dJatinangor
(Dok. dJ/Alya Chaerani)
JATINANGOR (12/5/2026) — Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Herlina Agustine (atau biasa dipanggil Titin), tolak rencana universitas menjadi operator dapur (MBG), Senin (11/5). Ia nilai pengelolaan sampah di lingkungan kampus masih buruk, apalagi ditambah sampah dapur.
Meski dirinya adalah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ia sebut Unpad belum punya kesiapan infrastruktur sampah yang memadai untuk jalankan fungsi katering skala besar. Titin tekankan, Unpad harus menyelesaikan persoalan internalnya terlebih dahulu sebelum mengambil beban operasional baru dari pemerintah.
“Benahin dulu dalam-dalamnya Unpad. Jangan kemudian bisa ngambil tapi nggak bisa ngurus. Setidaknya beresin dulu sampah lu. Kalau skala gede, sampah dapur itu limbahnya besar,” tegas Titin.
Pernyataan ini muncul di tengah kehidupan personal Titin yang kelola SPPG Padasuka Sangkuriang. Pemilik SPPG sejak Agustus 2025 ini cerita, demi bantu anak-anak marginal di pinggiran rel kereta api sekitar SMP Negeri 14 Cimahi.
“Saya masuk ke sistem ini karena ingin menunjukkan bahwa program ini bisa dikelola dengan benar. Sebelum ada MBG, anak-anak jalanan itu jarang sekolah, sekarang mereka rajin karena setidaknya tidak harus memikirkan jajan.”
Risiko Kegagalan Standar dan Operasional
Titin paparkan, pengelolaan dapur MBG perlu standar sterilisasi dan manajemen yang sangat ketat. Ia sebut lebih dari 2.000 dapur MBG ditutup sebab gagal penuhi standar higienis saat inspeksi mendadak (sidak). Menurutnya, Unpad berisiko alami kegagalan serupa jika hanya mengejar aspek formalitas proyek.
Selain masalah teknis, ia juga soroti ketidakjelasan target penerima manfaat jika Unpad membangun dapur mandiri.
“Harus dicek dulu, adakah penerima manfaat di sekitar Unpad yang belum kebagian? Kalau ternyata tidak ada dan dipaksakan, modalnya untuk apa? Lebih baik modalnya dipakai untuk urus sampah dulu.”
Titin juga menolak jika mahasiswa diberdayakan sebagai pekerja operasional seperti bagian pengepakan makanan. Ia nilai pelibatan mahasiswa dalam tugas teknis semacam itu tidak punya relevansi akademis bagi pengembangan keilmuan mereka di universitas.
Independensi dan Konflik Kepentingan
Sejalan dengan kritik dari berbagai elemen mahasiswa, Titin setuju adanya potensi konflik kepentingan jika kampus berperan ganda sebagai periset sekaligus pelaksana kebijakan. Ia berpendapat, kemandirian akademik akan terancam jika universitas menggantungkan diri pada pendanaan proyek operasional pemerintah.
“Kampus idealnya menjadi pengawas keberlanjutan saja. Terlibat aktif tidak berarti harus membuka dapur. Sebagai PTN-BH yang otonom, Unpad punya hak untuk tidak selalu mengiyakan kemauan pemerintah jika dirasa tidak tepat,” tutupnya.
Hingga saat ini, suara penolakan dari kalangan akademisi dan mahasiswa Unpad terus menguat. Mereka desak rektorat agar lebih selektif dalam menanggapi titah kementerian agar indepenvdensi dan kelestarian lingkungan kampus tetap terjaga.
Penulis: Raffael Nadhef