dJatinangor
(Dok. The Jakarta Post)
Per tanggal 4 Mei 2026, nilai tukar Rupiah menyentuh angka 17.402,95 per US Dollar yang menjadi kejatuhan terburuk sepanjang sejarah. Kondisi ini mulai berdampak pada daya beli masyarakat, terutama para mahasiswa di lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad) yang kini harus berhadapan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di lapangan.
Keysha, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad, mengaku bahwa dirinya mulai kesulitan menata keuangan semenjak harga makanan mulai naik.
“Jadi mikir gitu loh kayak nanti gimana ya, takutnya uang bulananku gak cukup gitu. Pusing sih jujur, masih coba menata keuangan lagi, padahal sebelumnya (sebelum harga makanan naik) aku udah terbiasa (menata pengeluaran),” ujar Keysha.
Sebagai upaya menekan pengeluaran, Keysha mulai mengurangi frekuensi belanja. Langkah ini ia lakukan untuk menjaga stabilitas pengeluaran bulanannya.
“Jadi aku kurangin aja sih makan di luarnya. Sama kayak jarang keluar juga sih sekarang, lebih banyak di Kosan. Soalnya bahkan ayam serundeng langganan aku juga naik lima ribu,” ujarnya.
Kondisi yang dialami Keysha menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah serta kenaikan harga di pasar bukan cuma perkara statistik ekonomi, tapi sebuah realitas yang secara langsung pengaruhi stabilitas biaya hidup dan perubahan pola konsumsi harian di kalangan mahasiswa.
Dilema Piring dan Strategi Bertahan
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kondisi Rupiah saat ini berada di bawah nilai yang seharusnya (undervalued). Salah satu penyebab utama kondisi Rupiah yang undervalued adalah konflik yang tengah terjadi di Asia Barat.
Konflik ini secara langsung picu kenaikan harga minyak yang membuat biaya impor melonjak naik. Selain itu, kenaikan harga minyak juga pengaruhi kenaikan harga plastik sebab minyak bumi adalah bahan baku utama pembuatan plastik.
Dampak kenaikan harga plastik ini bisa langsung dirasakan oleh para pelaku UMKM. Penjual Tteokbokki, Shim In Lee mengatakan bahwa harga plastik jadi salah satu komoditas yang harganya naik.
“Sayuran naik, beras naik, telur juga. Rata-rata plastik juga naik,” ujarnya.
Kondisi ini paksa para pedagang untuk putar otak agar usaha tetap berjalan di tengah tekanan biaya yang kian meningkat. Alih-alih langsung menaikkan harga, sebagian pedagang memilih menyiasatinya dengan cara lain, seperti mengurangi porsi atau menekan jumlah produksi.
“Kalau harga dinaikin takut pembeli lari, jadi porsinya yang dikecilin,” ungkap Burhan Udin, penjual bakso tahu.
Ada pula yang pilih tambah jam jualan untuk menutup kenaikan modal. Upaya-upaya ini menunjukkan bagaimana pedagang kecil beradaptasi secara mandiri tanpa banyak ruang untuk ambil risiko.
Di tengah krisis ini, minimnya dukungan pemerintah yang dirasakan secara langsung oleh pedagang kecil menjadi sorotan.
Para pedagang mengaku belum merasakan adanya dukungan nyata dari pemerintah terhadap pelaku UMKM. Mereka cenderung bertahan dengan cara masing-masing di tengah harga yang terus naik. Alih-alih mendapat angin segar, sebagian pedagang justru merasa harus bertahan sendiri menghadapi kondisi ekonomi yang kian berat.
“Sebenarnya kalau yang nyata (aksi nyata dari pemerintah) mah belum begitu kerasa. Jualan sekarang susah, tetangga juga banyak yang tutup,” ujar Shim.
Kekhawatiran para pedagang kian bertambah setelah nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka khawatir kondisi itu akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan lain, termasuk bahan bakar dan distribusi barang.
Meski demikian, pedagang kecil tetap berusaha bertahan di tengah tekanan ekonomi yang kian mengimpit, meski dukungan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka rasanya masih jauh dari harapan.
Prioritas Anggaran di Tengah Defisit APBN
Di samping pemerintah yang belum lakukan apa-apa, BI terlebih dulu mengambil langkah. Yakni, BI sesuaikan struktur suku bunga pasar agar investor asing masih ingin menyimpan uangnya dalam bentuk Rupiah.
Hal ini mereka harapkan bisa menekan kejatuhan Rupiah sehingga biaya impor tidak terlalu tinggi. Namun, jika mengacu pada pola bauran kebijakan (policy mix), mengendalikan suku bunga tidak bisa jadi satu-satunya cara untuk menjaga stabilitas inflasi. Kebijakan fiskal seperti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menjadi hal yang krusial.
Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Keuangan catat APBN alami defisit sebesar Rp240,1 triliun hingga akhir Maret 2026. Hal ini jadi alarm bagi negara untuk menekan anggaran program-program pemerintah yang menghabiskan sebagian besar APBN.
Namun, alih-alih menekan pengeluaran, pemerintah justru menyalurkan anggaran dalam jumlah besar ke program unggulannya: MBG. Selain biaya operasional utamanya, program MBG juga kuras anggaran sebesar 1,2 triliun untuk pengadaan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
Prioritas pemerintah saat ini menciptakan ironi bagi mahasiswa. Raisha, mahasiswa Fikom Unpad, anggap seharusnya uang dalam jumlah triliunan dialokasikan ke hal lain yang lebih krusial.
“Menurut aku ironi banget. 1,2 triliun itu bisa dialokasikan kepada pendidikan ataupun kepada tenaga kerja, karena waktu itu juga habis demo buruh kan. Itu (anggaran triliunan) bisa menaikkan UMR misalnya. Karena mendingan menyejahterakan orang tuanya agar mereka bisa memberikan (makanan) sendiri kepada anak-anaknya daripada (melalui) MBG,” ucap Raisha.
Kritik Akademisi
Kontras antara prioritas pemerintah dengan kondisi nyata masyarakat memantik kritik dari Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Indri Yuliafitri.
Menurutnya, kondisi Rupiah yang undervalued sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi produk lokal; di saat harga barang impor melejit naik, pelaku UMKM seharusnya mulai menyusun strategi untuk membuat produknya naik daun.
Namun, Indri sebut pedagang kecil tidak mungkin bisa berjalan sendiri, pemerintah seharusnya melakukan upaya untuk mendorong UMKM ke arah yang lebih baik.
“Gak semua orang punya celah, punya akses untuk itu (mengoptimalkan penjualan). Jadi seharusnya ketika kondisi seperti ini, mungkin ada upaya dari pemerintah untuk mendorong, memfasilitasi UMKM lah agar bisa mengambil keuntungan dari kondisi (terpuruk),” ujar Indri.
Masalah yang terjadi bukan hanya soal melemahnya rupiah, kata Indri. Tapi juga persoalan struktural yang belum terselesaikan. Ia singgung masih lemahnya dukungan terhadap UMKM lokal di tengah gempuran produk luar yang kian mudah masuk melalui marketplace dan jasa titip. Akibatnya, produk lokal kian sulit bersaing, sementara pelaku usaha kecil terus dipaksa bertahan dengan kemampuan masing-masing.
Selain itu, ia menilai ada persoalan yang lebih besar: menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi itu dinilai turut pengaruhi situasi ekonomi di tengah pelemahan rupiah yang terus terjadi.
“Karena sekarang rasanya suara rakyat gak didengar, menurut saya,” ungkapnya.
Ia juga soroti pemerintah yang seharusnya tidak hanya berfokus pada bantuan yang bersifat konsumtif, tapi juga bantuan produktif yang bisa bantu masyarakat berkembang dan mandiri. Ia menilai UMKM perlu difasilitasi agar bisa berinovasi dan bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
“Harus ada yang menstimulus mereka, harus ada yang memfasilitasi, agar tadi, si peluang ini bisa diambil,” jelasnya.
Di tengah pelemahan rupiah yang terus menekan kondisi ekonomi, masyarakat kecil dan pelaku UMKM mau tidak mau harus putar otak agar tetap bertahan. Dari mengurangi porsi dagangan hingga menambah jam kerja, semuanya dilakukan demi menjaga usaha tetap berjalan. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan, perjuangan para pelaku usaha kecil ini dikhawatirkan hanya akan menjadi cara bertahan sementara di tengah tekanan ekonomi yang kian mengimpit.
Penulis: Gina Sonya, Najla Nelano
Editor: Raffael Nadhef