Demi Demokrasi yang Tak Lagi Sunyi, Karena Kema Unpad Masih Ada

Harmonisasi Kema di Taman Alfa X Universitas Padjadjaran pada Senin, 1 Oktober 2024. (dJatinangor/Naia Emmyra)

Di Universitas Padjadjaran (Unpad), keluarga mahasiswa (Kema) merepresentasikan semangat kolektif mahasiswa. Sebuah mosaik suara yang hidup dari setiap fakultas dan jurusan, bersatu dalam upaya pertumbuhan intelektual dan keadilan sosial.

elite, refleksi terbaru dari berbagai rekan-rekan mengungkapkan kenyataan pahit mengenai kondisi demokrasi kita. Mereka menggambarkan Kema sebagai panggung formalitas elite, ketika partisipasi simbolik menutupi kenyataan minimnya keterlibatan yang tulus, dan tata kelola telah direduksi menjadi rutinitas manajerial yang hampa dari proyek politik transformatif.

Kekhawatiran ini—yang menyesalkan hadirnya pseudo-demokrasi, ditandai dengan elitisme dan absennya partisipasi yang bermakna—menyentuh inti dari Kehidupan Kemahasiswaan kita. Namun, narasi kejatuhan kerap mengabaikan upaya yang terus dilakukan oleh mahasiswa yang berjuang mempertahankan ideal-ideal demokrasi kita.

Akar dari disfungsi ini bukanlah kejatuhan yang tak terelakkan, melainkan budaya yang telah berlangsung lama—sebuah pola pikir mementingkan diri sendiri yang menjauhkan tata negara mahasiswa kita, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kema Unpad, dari kebutuhan mahasiswa yang beragam.

Apa yang terjadi hari ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja! Ini bukanlah sekadar gejala dari Kasus Kekerasan Seksual 2024 yang melibatkan Mantan Ketua BEM Kema Unpad, Fawwaz Ihza Mahenda Daeni. Ini juga bukan semata-mata akibat kekosongan dalam Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), bukan juga karena permainan politik elite dalam kampus yang semakin marak.

Ini adalah sebuah akumulasi. Akumulasi dari erosi struktural yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dari peran mahasiswa yang diam-diam dialihkan, diganti label, dan dikerdilkan. Dari budaya yang perlahan-lahan mengikis agensi politik mahasiswa atas nama netralitas, efisiensi, dan kesantunan. Ini bukanlah momen yang berdiri sendiri. Ini adalah ekor panjang dari proses depolitisasi.

Fawwaz dan Matinya BPM Kema Unpad

Mari kita sejenak mengamini narasi bahwa Fawwaz, kekosongan BPM, dan permainan elite politik adalah penyebab dari semua ini.

Narasi ini memang menggoda—mudah untuk menyalahkan runtuhnya semangat demokrasi Kema Unpad pada individu atau kegagalan tunggal. Namun, kerangka berpikir seperti ini— meskipun nyaman, justru menutupi kebenaran yang lebih dalam: disfungsi yang kita keluhkan adalah ciptaan kolektif, sebuah anyaman yang dirajut oleh pilihan, keheningan, dan rasa nyaman kita semua sebagai mahasiswa lintas jurusan.

Akar dari pseudo-demokrasi kita bukanlah satu orang atau satu lembaga, melainkan budaya “asyik sendiri” yang merajalela. Asik bersuara, asik setting-setting, atau “asik nih ngeramein”—pola pikir yang mementingkan diri sendiri, yang dalam berbagai bentuk, telah kita pelihara bersama.

Untuk memahaminya, pertama-tama kita harus menghadapi dua momen yang sering disebut sebagai pemicu: kasus kekerasan seksual 2024 dan kekosongan BPM—bukan sebagai penyebab tetapi sebagai gejala dari depolitisasi yang telah lama mengikis potensi transformatif Kema.

Fawwaz adalah wajah kegagalan kolektif kita

Tahun lalu, ratusan dari kita berkumpul di Bundaran Alfa X dalam acara Harmonisasi Kema—sebuah pertunjukan solidaritas yang kuat, saat mahasiswa dari berbagai latar belakang menuntut agar BEM Kema memenuhi tujuh tuntutan penyintas dalam batas waktu yang ditentukan.

Para pemimpin dari berbagai lembaga mahasiswa, termasuk mereka yang kini mengkritik kondisi Kema, secara kolektif memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban BEM. Itu adalah momen yang penuh harapan, seberkas keberpihakan yang seakan menghidupkan kembali semangat demokrasi kita.

Lalu apa yang terjadi setelahnya? Sebuah kemunduran yang mematahkan harapan—cuci tangan massal. Ketika semangat protes mulai memudar, banyak dari kita kembali ke rutinitas harian, merasa cukup karena telah “menunjukkan kemarahan.”

Etos manajerialistik yang mendominasi kehidupan mahasiswa kembali menguat: program kembali dirancang dengan efisiensi, keluhan akademik ditangani secara reaktif, dan advokasi dibatasi hanya pada momen-momen krisis.

Sebagian mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam diskusi tuntutan, dan merasa tak punya tanggung jawab untuk memastikan tuntutan itu terpenuhi. Yang lain, setelah situasi terasa kembali “normal,” beralih fokus ke tugas-tugas rutin, meninggalkan perjuangan keadilan untuk penyintas di tangan BEM Kema semata.

Hal ini menunjukkan kondisi budaya yang mendalam: tubuh mahasiswa kita, meski penuh semangat, masih belum mampu untuk mempertahankan keberpihakan secara berkelanjutan. Mereka yang aktif dalam Pemerintahan Mahasiswa saat itu juga turut menanggung kekurangan ini. Keterlibatan mereka, meski bukan satu-satunya yang harus disalahkan, mempertegas kegagalan kolektif kita dalam memprioritaskan yang terpinggirkan dan menegakkan akuntabilitas demokratis.

Sekarang, mari kita anggap bahwa kekosongan BPM adalah penyebabnya

Sejak Februari 2024, Badan Perwakilan Mahasiswa—lembaga legislatif kita—mengalami kelumpuhan, menciptakan kekosongan yang membiarkan Kema Unpad tanpa pengawasan kritis terhadap kekuasaan eksekutif BEM Kema.

Sebagian besar dari kita menyadari ketidakhadiran ini. Kita mempertanyakannya, baik dalam percakapan pribadi maupun dalam hati, tetapi tetap diam sampai krisis seperti yang kita alami hari ini memaksa perhatian kita. Advokasinya, ketika muncul, hanya menyala sekejap sebelum kembali padam, meninggalkan permasalahan sistemik tanpa solusi. Pola keterlibatan reaktif ini—yang hanya muncul saat situasi mendesak—mencerminkan pola pikir manajerialistik yang membatasi tata kelola kita hanya pada solusi permukaan.

Akhirnya, mari kita lihat elitisme politik yang mencolok di kampus kita

Elitisme ini bukan hanya tentang individu, tapi tentang budaya di mana kepemimpinan tetap terbatas pada lingkaran eksklusif—mereka yang memiliki jaringan, sumber daya, dan modal sosial untuk terus mendominasi posisi kekuasaan. Pemerintahan menjadi bukan lagi tentang mewakili seluruh mahasiswa dan lebih tentang menjaga pengaruh di dalam kelompok tertutup.

Siklus ini menghasilkan insularitas—ketidaktahuan atau kurangnya minat terhadap kebudayaan, gagasan, atau masyarakat di luar pengalaman sendiri—yang menghalangi partisipasi nyata dari komunitas mahasiswa yang lebih luas, dan memprioritaskan penampilan serta efisiensi program daripada keterlibatan politik yang substantif dan akuntabel. Intinya, apa yang seharusnya menjadi ruang demokrasi menjadi panggung untuk “formalitas elite” memperkuat hierarki alih-alih menantangnya.

Penulis pun bersalah atas tindakan ini. Penulis pernah berdiri di tengah kerumunan, menyuarakan keprihatinan, namun kembali ke kenyamanan rutinitas saat momen itu menuntut lebih. Saat itu Penulis membenarkan diri dengan berkata, “Saya bukan siapa-siapa, saya tak punya kuasa.” Penulis menyesal telah memilih jalan itu dan Penulis malu karena mengambil posisi tersebut.

Namun hari ini, Penulis menolak untuk sekadar menyalahkan orang lain atau membingkai “elite” sebagai kambing hitam demi membebaskan diri dari tanggung jawab. Melakukan itu, berarti menyangkal peran diri sendiri dalam mempertahankan kekacauan ini—sebagai bagian dari suatu “elite” yang Penulis kritik.

Kita semua turut andil dalam membiarkan semangat demokrasi Kema direduksi menjadi sekadar tugas manajerial, membiarkan keberpihakan memudar atas nama netralitas dan efisiensi.

Kekecewaan, Ketidakpedulian, dan Ketidakpercayaan.

Beberapa kritik terhadap erosi demokrasi di Kema Unpad didasarkan pada kerangka idealistik, seperti Tangga Partisipasi Warga dari Arnstein. Meskipun model seperti ini dapat dengan tepat menyoroti bahaya partisipasi yang bersifat simbolik, ia berisiko menyederhanakan kompleksitas dari tubuh mahasiswa yang mencakup berbagai jurusan. Menerapkan kerangka teori yang kaku pada Kema Unpad mengabaikan tantangan praktis dalam menyatukan ribuan mahasiswa dalam sebuah proyek politik bersama. Demokrasi bukanlah suatu cita-cita yang statis, melainkan sebuah proses hidup yang menuntut adaptabilitas dan pragmatisme.

Jika kita ingin menggunakan kerangka ideologis, maka Penulis mengusulkan satu ideologi yang telah merugikan kita: neoliberalisme.

Kekecewaan, keterasingan, dan ketidakpercayaan yang meresap di Kema Unpad bukan semata-mata produk dari elitisme mahasiswa atau budaya “asik sendiri” yang egois, meskipun ini adalah gejala yang tak terbantahkan. Elitisme itu sendiri merupakan manifestasi dari racun struktural yang lebih dalam, yang dilanggengkan oleh Universitas Padjadjaran dan sistem pendidikan Indonesia secara keseluruhan.

Ideologi ini, dengan logika pasar yang tanpa henti, telah mengubah universitas kita menjadi pabrik ambisi individu, membuat agensi kolektif dipinggirkan demi keberhasilan personal. Kita harus menghadapi bagaimana kekuatan struktural ini telah membentuk prioritas kita, mengikis imajinasi politik kita, dan merusak rasa kebersamaan kita.

Cengkeraman neoliberalisme di Universitas Padjadjaran tercermin dalam tekanan tanpa henti untuk mendorong mahasiswa lulus secepat mungkin, sebuah perlombaan yang menyisakan sedikit ruang untuk kerja demokrasi yang lambat dan penuh pertimbangan.

Di seluruh fakultas, mahasiswa diarahkan melalui kurikulum yang dipadatkan dan jadwal yang dipercepat. Saat ini tolok ukur keberhasilan bukanlah kedalaman intelektual atau dampak sosial, melainkan kecepatan menyelesaikan studi. Desakan ini, yang didorong oleh kuota institusional dan kebijakan pendidikan nasional, menjadikan partisipasi dalam organisasi kemahasiswaan sebagai ‘kemewahan’, sebuah distraksi dari tujuan “nyata” yaitu memperoleh gelar dan pekerjaan.

Sistem pendidikan Indonesia memperkuat ini, dengan penekanan pada output yang terukur—angka kelulusan, statistik keterkerjaan—alih-alih membina kewarganegaraan kritis. Bagi mahasiswa yang menyeimbangkan tuntutan akademik dan tekanan ekonomi, waktu dan energi yang dibutuhkan untuk membangun proyek politik atau memperjuangkan yang terpinggirkan menjadi barang langka, sehingga ruang-ruang demokratis Kema menjadi kosong.

Etos korporatis tentang pengembangan diri, yang dipromosikan oleh Unpad, semakin mengakar dalam paradigma neoliberal. Kegiatan yang sepenuhnya berpusat pada aktualisasi diri, dipasarkan sebagai alat penting untuk menghadapi pasar global yang kompetitif. Inisiatif-inisiatif ini, meskipun menguntungkan dan dikemas sebagai pemberdayaan, secara halus menggeser prioritas mahasiswa menuju pencitraan diri.

Soft skill dan hard skill diangkat sebagai mata uang kesuksesan, sementara keterampilan empati, advokasi, dan kritik sistemik menjadi terpinggirkan. Komodifikasi keterampilan, yang didukung oleh program universitas dan kerangka pendidikan nasional, menciptakan budaya di mana mahasiswa dilatih untuk melihat diri mereka sebagai pengusaha atas masa depan mereka sendiri, bukan sebagai penjaga komunitas bersama.

Hasilnya adalah tubuh mahasiswa yang ‘dikondisikan’ untuk mengutamakan keuntungan pribadi, di mana pemerintahan menjadi panggung bagi “formalitas elite”—sebuah pertunjukan kepemimpinan yang melayani segelintir orang, bukan kepentingan banyak.

Konsekuensinya sangat mendalam: kekecewaan, keterasingan, dan ketidakpercayaan.

Kekecewaan tumbuh ketika mahasiswa dengan harapan untuk berpartisipasi secara bermakna, menemukan pseudo-demokrasi di mana suara mereka didengar tapi jarang didengarkan. Kasus kekerasan seksual tahun 2024, di mana tuntutan korban atas akuntabilitas dan reformasi ditanggapi dengan penundaan dan keraguan institusional, menjadi puncak dari pengkhianatan ini. Response universitas yang lemah, dibentuk oleh ketakutan neoliberal terhadap gangguan, membuat banyak pihak mempertanyakan nilai dari keterlibatan dalam proses demokratis Kema.

Keterasingan menyusul, ketika mahasiswa yang kewalahan oleh tekanan akademik dan karier mulai menarik diri dari organisasi dan perkumpulan. Kursi-kursi yang kosong di forum mahasiswa dan menurunnya partisipasi dalam acara-acara kampus bukan mencerminkan apatisme, tetapi respons rasional terhadap sistem yang meremehkan upaya kolektif.

Ketidakpercayaan mengunci, ketika kegagalan institusional merusak kepercayaan mahasiswa terhadap ruang-ruang bersama. Elitisme mahasiswa, yang sering disalahkan atas permasalahan ini, hanyalah gejala dari korosi neoliberal yang lebih dalam, saat segelintir orang, yang dibentuk oleh tekanan struktural ini, mendominasi pemerintahan Kema dan melanggengkan siklus eksklusi.

Merebut Balik Masa Depan Kolektif Kita

Jika kita ingin keluar dari siklus, membangun kembali, menjadikan Kema Unpad sekali lagi sebagai ruang perjuangan dan solidaritas yang bermakna, kita harus mulai bukan dengan menyalahkan—melainkan dengan mengambil tanggung jawab.

Bukan hanya tanggung jawab mereka. Tapi tanggung jawab kita juga.

Kita harus menolak godaan sinisme. Kita harus melawan kenyamanan untuk mundur. Kita harus mengganggu ritme “berjalan seperti biasa.” Karena yang dibutuhkan saat ini bukanlah satu program lagi, satu pernyataan lagi, satu siklus kepedulian yang bersifat performatif lagi. Kema membutuhkan sebuah gerakan. Sebuah pergeseran. Sebuah kebangkitan kembali.

Retakan dalam demokrasi kita bukanlah akhir, melainkan sebuah pembukaan.

Maka biarlah ini menjadi panggilan, bukan hanya untuk segelintir, tapi untuk semua:
untuk mahasiswa yang diam di belakang kelas,
untuk penggerak yang mulai kelelahan,
untuk si sinis yang telah berhenti percaya,
untuk pemimpin yang nyaris lupa untuk apa kepemimpinan itu ada.

Mari kita bangun kembali—bukan hanya BEM, bukan hanya BPM—tetapi imajinasi politik kolektif kita.
Mari kita kembali ke ruang temu kita masing-masing bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai pejuang keadilan.
Mari kita bicara lagi. Mengorganisir lagi. Peduli lagi.

Bukan karena itu mudah atau menguntungkan. Tetapi karena komunitas ini—Kema Unpad—adalah milik kita.
Dan jika kita tidak memperjuangkannya, tidak ada yang akan melakukannya.

Kema Unpad belum mati. Ia sedang menunggu.
Dan langkah selanjutnya ada di tangan kita.

Penulis: Ezra Al Barra
Editor: Fuza Nihayatul Chusna