Nyatanya Demokrasi Kampus Dibentuk untuk Tidak Pernah Hidup

Mahasiswa yang datang saat Kongres Awal Tahun di Aula Pusat Studi Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran pada Kamis, 8 Mei 2025. (dJatinangor/Raffael Nadhef)

Ada yang janggal dalam cara kita memahami “politik mahasiswa” hari ini. Tulisan ini lahir bukan sebagai bantahan terhadap satu tulisan semata, melainkan sebagai tanggapan terhadap kecenderungan wacana yang lebih luas, tentang bagaimana kita memahami krisis politik mahasiswa hari ini. Meski secara implisit merespon kerangka yang muncul dalam artikel “Hancurnya Demokrasi Kema Unpad”. Esai ini lebih ingin mengajak pembacaan ulang terhadap cara kita memaknai “perubahan,” “representasi,” dan “demokrasi” itu sendiri.

Tulisan tersebut menyuguhkan satu bentuk kegelisahan yang penting: kekecewaan terhadap hancurnya legitimasi demokrasi dalam tubuh organisasi mahasiswa Universitas Padjadjaran. Penulis artikel dengan tegas menyebut bagaimana BPM ad-hoc dibentuk tanpa dasar hukum yang sah, bagaimana partisipasi mahasiswa dikebiri oleh prosedur yang manipulatif, dan bagaimana forum-forum mahasiswa berubah menjadi panggung politik elit kampus yang steril dari keterlibatan yang otentik.

Namun, di balik sorotan itu, ada sesuatu yang luput: tulisan tersebut begitu giat mengkritik prosedur, tapi tidak menyentuh kritik atas logika sistemik yang membentuk prosedur itu sendiri. Kritik yang ditawarkan berhenti pada permukaan moral dan teknis, seolah-olah krisis demokrasi mahasiswa adalah sekadar soal buruknya manajemen dan kurangnya sosialisasi. Seolah-olah, masalah akan selesai jika mekanisme pemilihan lebih adil, forum lebih terbuka, dan elit lebih bermoral.

Padahal, kerusakan yang kita hadapi jauh lebih dalam dari itu.

Demokrasi Mahasiswa sebagai Struktur yang Sudah Lama Kosong

Kita semua jarang membicarakan fakta bahwa organisasi mahasiswa hari ini bukan lagi medan perlawanan politik, melainkan alat pelengkap dari tata kelola kampus itu sendiri. Demokrasi mahasiswa tidak sekadar “rusak” tetapi telah dibentuk agar bersifat jinak, agar hanya menjadi ritual tahunan yang legal secara administratif dan tumpul secara politis.

Universitas telah bertransformasi menjadi entitas manajerial, kompetitif, dan berorientasi pasar—melalui skema seperti PTN-BH atau Kampus Merdeka—organisasi mahasiswa bukan hanya tidak dilarang, melainkan dirangkul, diregulasi, dan ditundukkan. Di kondisi ini, Kema Unpad bukan lagi ekspresi dari suara kolektif mahasiswa, melainkan etalase dari partisipasi formalistik, agar kampus tetap terlihat demokratis—tanpa benar-benar memberi ruang untuk resistensi yang substansial.

Pertanyaannya tidak cukup “di mana letak cacat prosedur BPM ad-hoc” tetapi lebih jauh “kenapa struktur organisasi mahasiswa kini lebih mirip birokrasi manajemen ketimbang ruang perjuangan politik?”

Ketika Moral Menggantikan Politik dan Prosedur Mengganti Keberpihakan

Keadaan ini menggambarkan krisis demokrasi dengan retorika yang didominasi oleh nilai-nilai moral: keadilan, etika, transparansi, meritokrasi. Namun, kritik yang hanya berangkat dari moralitas justru mudah terperangkap dalam diagnosis personalistik. Seakan-akan yang rusak adalah individu, bukan sistem nya. Seakan-akan yang harus diubah hanya “segerombolan elit oportunistik atau elite cabul” bukan struktur yang memproduksi mereka.

Di sinilah letak kebuntuan utama dari politik mahasiswa hari ini: moral menggantikan ideologi, dan prosedur menggantikan strategi. Kita bicara soal “perbaikan internal” tetapi tidak pernah menyebut siapa yang diuntungkan dari status quo itu. Kita khawatir tentang “pemimpin yang salah” tetapi tidak pernah bertanya: mengapa peran kepemimpinan itu sendiri telah berubah menjadi ladang prestise, bukan tanggung jawab perjuangan kolektif?

Logika yang lahir bukanlah gerakan, tapi bayangannya saja. Negara-negaraan. Demokrasi mahasiswa dipreteli jadi ritual formal-simbolis: pemilu, kongres, surat keputusan. Sementara isinya—keberpihakan, militansi, visi sosial-politik—telah terkikis oleh estetika kesopanan dan administrasi.

Imajinasi Politik yang Sempit, Ketika Mahasiswa Takut Menyebut Siapa Lawannya

Kehancuran Kema Unpad dan segala diskursus di dalamnya berimplikasi pada imajinasi politik kita yang sempit dan defensif. Kita seringkali menuntut agar demokrasi diperbaiki, tapi tidak bertanya apakah demokrasi dalam struktur seperti ini masih mungkin diperjuangkan secara substantif.

Ketika politik mahasiswa hanya dibayangkan sebagai forum sidang, pemilu internal, atau reformasi aturan, maka kita hanya bergerak dalam radius yang telah disediakan oleh sistem yang ada. Politik jadi soal efisiensi, bukan keberanian. Keterlibatan jadi soal prosedur, bukan keberpihakan. Alih-alih menjadi pelaku transformasi sosial, mahasiswa berubah menjadi manajer dari organisasi mereka sendiri. Mereka hanya mengatur agenda, mengelola opini, tapi tak pernah keluar dari nalar tata kelola yang telah ditentukan.

Ketika arah ini tidak jelas, partisipasi berubah jadi kebiasaan birokratis. Tanpa panduan, keterlibatan menjadi panggung pencitraan. Saat keberpihakan “absen” tindakan politik akan kehilangan daya dobraknya: mudah dinetralkan, mudah dikendalikan.

Apakah berarti kita harus menolak masuk ke sistem?

Tidak. Tapi kita juga tidak boleh naif.
Tidak ada yang salah dengan berada dalam struktur seperti BPM atau BEM Kema. Permasalahannya adalah ketika seseorang masuk tanpa membawa proyek politik yang tegas, tanpa jejaring di luar struktur, dan tanpa kesadaran bahwa sistem sedang bekerja untuk menghegemoni. Di situlah bahaya yang sebenarnya.

Masalah utama kaderisasi hari ini bukan pada niat, tapi pada ketahanan. Struktur yang mereka masuki tidak dirancang untuk membebaskan nalar kritis, melainkan untuk tunduk, patuh, dan menjinakan kapasitas kita. Tanpa pijakan nilai yang kuat dan strategi yang berjangka panjang, mereka akan dibentuk oleh struktur itu lebih cepat daripada bisa membongkarnya.

Maka “masuk ke dalam sistem” harus bersifat taktis, dialektis, dan terhubung. Masuk ke dalam harus dimaksudkan untuk menggali kontradiksi, memperluas kesadaran, dan membuka jalan bagi bentuk-bentuk politik baru yang lebih radikal.

Yang Kita Butuhkan adalah Imajinasi Politik, Bukan Sekadar Revisi Perdas

Banyak diantara “pegiat dan ‘elite’ politik kampus” yang gemar menyarankan revisi prosedur, reformasi internal, dan pemulihan kepercayaan. Ketika itu satu-satunya jalan keluar yang ditawarkan, maka kita akan terus berputar dalam sistem yang secara struktural memang dirancang untuk mensterilkan dinamika politik dan demokrasi kampus.

Kita tidak butuh Kema yang lebih tertib, BPM yang lebih teratur, atau kongres yang lebih rapih. Saat ini yang kita butuhkan adalah:

Dan yang paling penting adalah, kita membutuhkan keberanian untuk menyebut siapa yang menjadi lawan politik kita, bukan dalam arti personal, tapi dalam arti struktur.

Penutup: Politik Bukan Tentang Menyesuaikan Diri, Tapi Menentukan Arah

Saat kita menyimpulkan krisis politik mahasiswa hari ini hanya dengan “kita butuh pemimpin yang lebih baik,” maka kita telah kalah sebelum berperang. Kita tidak sedang kekurangan orang baik. Kita sedang hidup dalam sistem yang membuat orang baik kehilangan arah.

Ketika demokrasi mahasiswa direduksi menjadi persoalan prosedural, kita lupa bahwa ia tumbuh di medan kontestasi yang jauh lebih besar, yang terus menuntut pembaruan: dari akarnya, dari keberanian, dan dari semangat mengambil nilai-nilai baru.

Pasal demi pasal bisa kita uji habis-habisan. Namun, tanpa arah perjuangan, semuanya hanya jadi pembenaran teknokratis dari sistem yang sudah lama tidak punya tempat dalam keyakinan kita.

Catatan akhir: Kritik terhadap moralisme dan proseduralisme ini bukan ajakan untuk membentuk nihilisme politik. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan untuk menyusun ulang kekuatan, membangun basis, dan keluar dari kebuntuan imajinasi yang membuat kita merasa perubahan hanya bisa lahir lewat rapat kerja dan surat keputusan.

Kalau mahasiswa sudah kehilangan daya untuk membayangkan dunia yang berbeda, siapa yang tersisa untuk melakukannya? Dan jika demokrasi hanya kita artikan sebagai forum, BEM, atau BPM, maka kita sedang melupakan inti politik itu sendiri: keberanian untuk menuntut sesuatu yang lebih.

Penulis: Mochamad Attur Mehta Kusmana
Editor: Fuza Nihayatul Chusna