Resmi! Pers Mahasiswa Miliki Payung Hukum Dewan Pers dan Kemendikbud

Ilustrasi ancaman persma yang masih rentan mendapat tidak represifitas dalam kampanye #PersmaMasihRentan. (Virliya Putricantika/Bandungbergerak.id)

dJatinangor.com – Dewan Pers merilis dokumen perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dokumen yang dirilis pada Kamis (28/3) silam ini menjadi rujukan pertama perjanjian yang membahas tentang pers mahasiswa dan perlindungan terhadap aktivitas jurnalistik di dalam kampus atau perguruan tinggi.

Kerja sama ini menjadi angin segar bagi pers mahasiswa yang selama ini tak memiliki payung hukum yang melindungi kerja-kerja jurnalistik dari ancaman yang muncul dari pihak kampus maupun pihak eksternal.

Dalam dokumen perjanjian, Pasal 1 menyebutkan bahwa perjanjian tersebut ditujukan sebagai landasan hukum dalam melakukan kegiatan penguatan dan perlindungan aktivitas jurnalistik mahasiswa yang berada di bawah koordinasi Kemendikbudristek.

Adapun, ruang lingkup perjanjian antara Dewan Pers dan Kemendikbudristek melahirkan empat poin perjanjian yaitu:

  1. Peningkatan kompetensi mahasiswa dalam aktivitas jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi,
  2. Penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi,
  3. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dewan Pers di lingkungan Dewan Pers,
  4. Pertukaran data dan informasi yang relevan dengan tujuan perjanjian ini.

Berdasarkan poin perjanjian kedua, pers mahasiswa yang mengalami masalah sengketa dalam aktivitas jurnalistiknya kini dapat menyelesaikan permasalahan secara profesional melalui Dewan Pers. Sengketa yang dimaksud meliputi proses peliputan hingga karya jurnalistik yang diterbitkan.

Mengingat perjanjian bukan merupakan aturan yang baku, Kemendikbudristek sebagai fasilitator diminta untuk aktif mendorong kampus untuk tak menyelesaikan sengketa pers mahasiswa secara tertutup, melainkan dibawa ke ranah Dewan Pers.

Selain itu, Dewan Pers dan Kemendikbudristek juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan peningkatan kompetensi pers mahasiswa dalam bentuk seminar, pelatihan, workshop, dan sebagainya.

Dewan Pers juga kini memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan praktik kerja di lingkungan Dewan Pers yang dapat dilaksanakan di bawah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka milik Kemendikbudristek.

Payung Hukum Pers Mahasiswa

Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2023 lalu, masih terdapat banyak sekali jenis tindak represi yang diterima oleh jurnalis ketika melakukan aktivitas jurnalistik, mulai dari peliputan hingga penerbitan berita.

Padahal, aktivitas jurnalistik para jurnalis telah secara jelas dilindungi melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur hak dan kewajiban serta perlindungan bagi jurnalis.

Sementara, data hasil liputan yang dihimpun oleh dJatinangor bersama BandungBergerak pada 2023 lalu, ditemukan 21 kasus tindak represif yang dialami pers mahasiswa di seluruh Bandung Raya oleh berbagai pihak.

Tak hanya jurnalis profesional, pers mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi juga merasakan hal yang tak jauh berbeda. Pers mahasiswa seringkali mengalami sengketa ketika menguak suatu masalah melalui pemberitaan, baik dari pihak eksternal maupun pihak kampus itu sendiri.

Sayangnya, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya mengatur perlindungan atas kerja-kerja pers yang memiliki status sebagai badan hukum. Status ini hanya dimiliki oleh jurnalis dan media profesional dan melepaskan pers mahasiswa dari perlindungan hukum yang sama.

Adanya perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dan Kemendikbudristek pun menjadi keputusan pertama yang dilakukan oleh Dewan Pers maupun pemerintah yang kini menunjukkan komitmennya untuk melindungi pers mahasiswa dari jeratan ancaman yang berpotensi muncul dari aktivitas jurnalistik yang dilakukannya.

Penulis: Ridho Danu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *