Tolak RKUHP, Aliansi Taman Rakyat Gelar Aksi Demo di DPRD Jawa Barat

Aksi demo oleh Aliansi Taman Rakyat di depan gedung DPRD Jawa barat menjadi bentuk penolakan terhadap RKUHP dan tuntutan atas beberapa pasal yang dinilai bermasalah. (dJatinangor/Linda Lestari)

Bandung (dJatinangor.com) — Aliansi Taman Rakyat melakukan aksi penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPRD Jawa Barat pada Selasa (6/12) sore. Aksi tersebut dihadiri gabungan berbagai kelompok masyarakat. Mereka membawa spanduk berisikan tuntutan penolakan dan penghapusan pasal yang bermasalah dalam RKUHP tersebut.

Salah satu demonstran, Kusnai, menyebut beberapa pasal pada RKUHP mengandung nilai-nilai kolonialisme yang membatasi masyarakat dan melanggar nilai-nilai demokrasi. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya atas rapat paripurna yang telah digelar karena dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

“Ini rapat paripurna loh, dan membahas soal KUHP gitu, kok bisa secepat itu?, Dan mungkin lima puluh enam menit itu seperti yang tadi udah saya sebut, lima puluh enam menit perenggutan nilai-nilai demokrasi,” ucap Kusnai.

Berdasarkan pernyataan Kusnai, aksi akan terus berlanjut dan akan mengokupasi ruang publik. Salah satunya, di persimpangan Jalan Ir. H. Juanda- Cikapayang, di bawah jembatan Pasupati (Jalan Prof Mochtar Kusumaatmadja).

Seorang Demonstran dari Universitas Sangga Buana YPKP yang juga menjadi orator aksi, Daffa Primadya, berharap agar aksi-aksi yang dilakukan bisa mengambil kembali kepercayaan masyarakat yang telah banyak dipengaruhi para buzzer. Daffa menyebut gerakan perlu dilakukan secara masif agar masyarakat dapat kembali memercayai dan sadar bahwa aksi yang dilakukan adalah gerakan murni dan berani.

“Menyadarkan khalayak banyak bahwa ini tuh harus bergerak semuanya, sampai pada akhirnya semua itu sadar bahwa gerakan-gerakan kita itu adalah gerakan yang sangat berani” tegas Daffa dalam orasinya.

Sebagai tambahan informasi, RKUHP telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR melalui rapat Paripurna di kompleks parlemen, Selasa (6/12) siang. Dalam draf terakhir tanggal 30 November 2022 yang diakses dari web peraturan.go.id, masih terdapat beberapa pasal yang dinilai bermasalah.

Penulis: Linda Lestari

Editor: RIdwan Luhur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *