dJatinangor
Mahasiswa Unpad berdemonstrasi di Tugu Makalangan soal kematian Affan Kurniawan, Jumat (29/8/2025). (Dok. dJ/Raffael Nadhef)
Penolakan kenaikan tarif kos di Jatinangor mulai disuarakan mahasiswa Unpad menjelang tahun ajaran baru 2026 di media sosial. Sejumlah mahasiswa mengaku hadapi lonjakan tarif hingga belasan juta rupiah per tahun tanpa peningkatan fasilitas yang jelas.
Salah satunya, Nadine, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unpad 2023, yang sebut sudah waktunya ada gerakan nyata.
“Perlu ada gerakan menolak harga kos yang overpriced di Jatinangor. Makin diem dan makin laku, makin naik tuh harga kosan,” tulisnya di X, Selasa (21/4/2026).
Ia bahkan nyatakan siap jadi pencetus gerakan itu. Dan bukan tanpa alasan, jutru Nadine sudah berpindah kos lebih enam kali sejak 2023 dan telah menyurvei lebih dari 50 kos di Jatinangor.
Di sisi lain, pemilik kos beralasan kenaikan tarif dilakukan untuk menutup biaya operasional dan perawatan bangunan agar hunian tetap layak.
Namun, keresahan soal kenaikan tarif bukan hanya datang dari mahasiswa lama. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad 2025, Bernadita, mengaku tarif kos yang ia tempati melonjak dari Rp16 juta menjadi Rp27 juta per tahun tanpa penambahan fasilitas apa pun. Pihak pengelola kos pun tidak memberikan penjelasan atas kenaikan itu.
“Nggak dikasih tahu alasannya (alasan kenaikan harga), hanya dikasih tahu kalau harganya (sewa kamar) naik,” ujarnya saat diwawancarai dJatinangor, Jumat (5/6).
Usai bernegosiasi, harga sewa turun menjadi Rp24 juta per tahun. Namun, Bernadita tetap memilih pindah sebab tarif itu dinilai tak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
Tekanan serupa juga dirasakan mahasiswa baru 2026 yang baru pertama kali mencari tempat tinggal di Jatinangor. Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unpad, Raa (sebut saja begitu), mengaku terkejut dengan harga yang ia temui saat survei. Untuk kamar tanpa AC dan water heater, ia harus menyiapkan sedikitnya Rp12 juta per tahun di luar biaya listrik.
Ia bahkan menurunkan standar kamar yang dicari sebab kos dengan fasilitas yang diinginkan berada di kisaran Rp25 juta per tahun atau lebih.
“Kalau dibandingkan (harga kos) sama Bandung yang menurut aku lebih ramai, masih mahalan Jatinangor,” ujarnya saat diwawancarai dJatinangor, Rabu (3/6).
Ia juga kerap menyuarakan keresahannya di media sosial. Ia sebut harga kos di Jatinangor kian sulit dijangkau mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang harus segera mendapatkan tempat tinggal sebelum perkuliahan dimulai.
“Aku udah sering post di Instagram story dan X kalau kos di Jatinangor itu overpriced,” katanya.
Ironi Fasilitas dan Aturan Mencekik
Persoalan kos di Jatinangor tidak melulu soal harga. Artha, mahasiswa Fikom 2025, memilih pindah kos bukan sebab tarif naik, tapi kondisi fasilitas yang tak sesuai harapan. Ia mengaku harus hadapi persoalan air dan koneksi internet yang buruk selama tinggal di sana. Air di kosnya bahkan tak hanya kotor, tapi berubah warna, terutama saat musim hujan, dengan endapan lumpur di dasar bak mandi.
“Jujur aku nggak ada ekspektasi kalau airnya sekotor itu…. Setiap minggu harus nguras bak mandi cuma biar airnya lebih bersih,” ujarnya saat diwawancarai dJatinangor, Jumat (29/5).
Ia bahkan mesti menyikat kain filter air tiap minggu agar lumpur yang mengendap tidak kembali mencemari air.
Selain soal air, pergantian penyedia layanan internet di kosnya bikin koneksi sering bermasalah, setidaknya sekali seminggu. Saat mengeluhkan hal ini ke grup WhatsApp kos, keluhannya pun tak segera diindahkan. Alias baru ditindaklanjuti bila sudah ada dua-tiga penghuni lain yang turut melapor.
“Kalau kayak gini (fasilitasnya), pindah (kos) aja sekalian,” katanya.
Lonjakan Tarif
Kembali ke soal harga, Nadine yang telah menyurvei lebih dari 50 kos itu menilai lonjakan tarif di Jatinangor sudah lampaui batas wajar. Dari pengalamannya berpindah-pindah kos, ia melihat harga di Jatinangor mulai bersaing dengan kota-kota besar meski kawasan itu berada di kabupaten.
“Kenaikannya (tarif sewa kamar) tetap agak gak masuk akal dengan lokasi bukan di kota besar dengan fasilitas standar,” ujarnya saat diwawancarai dJatinangor, Rabu (3/6).
Ia menilai tingginya demand kamar kos bikin sebagian pemilik kos leluasa menaikkan harga sewa. Karenanya, ia mendukung gerakan bersama mahasiswa untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga kos yang dinilai tidak proporsional.
“Tidak semua mahasiswa berasal dari keluarga kaya. Bukankah semua mahasiswa berhak dapat tempat tinggal yang nyaman dengan harga yang nyaman pula?” ungkapnya.
Tak hanya soal besaran tarif, Diandra, mahasiswa Fikom Unpad 2024, soroti pola penentuan harga kamar yang dipengaruhi faktor non-fasilitas, seperti posisi kamar dan pencahayaan.
Ia cerita, sejumlah kamar dengan fasilitas serupa bisa punya tarif berbeda sebab dianggap punya pencahayaan dan sirkulasi udara yang lebih baik.
“Kalau kamar yang kena matahari itu jadi Rp11 juta, itu menurut aku nggak masuk akal. Banyak kos di Jatinangor yang kayak gitu (pencahayaan buruk),” ujarnya saat diwawancarai dJatinangor, Sabtu (30/5).
Sebab, ia menilai akses cahaya matahari dan sirkulasi udara adalah kebutuhan dasar yang tak seharusnya jadi pertimbangan kenaikan harga kamar.
Ia juga soroti adanya aturan kos yang batasi penghuni, termasuk kewajiban pakai layanan tertentu dari pengelola, misalnya laundry dan air minum. Yang harganya pun jauh di atas harga pasaran. Kos-kos dengan harga “masuk akal” di Jatinangor justru kerap datang bersama aturan-aturan semacam itu yang, menurutnya, terasa kapitalistik.
Apa Kata Pemilik Kos
Di balik keluhan para mahasiswa itu, pemilik kos punya perspektif berbeda. Pemilik Pondok Zahra di Cisaladah, Dini Irmanto (53), sebut kenaikan tarif dilakukan untuk tutupi biaya operasional dan menjaga kondisi bangunan tetap layak huni. Ia mengaku telah beroperasi sejak 2007, mengelola 18 kamar kos.
“Kalau nggak dinaikkan (harga sewanya), nggak ada perbaikan, menjadikan fasilitas kumuh. Makanya kita tiap tahun di-upgrade,” katanya saat diwawancarai dJatinangor, Rabu (3/6).
Ia sebut kenaikan sekitar Rp500 ribu diberlakukan bagi penghuni yang telah tinggal selama dua tahun. Menurutnya, biaya listrik, perawatan bangunan, pengecatan, dan pembaruan fasilitas terus meningkat dari tahun ke tahun.
Namun sebagai bentuk keringanan, ia sediakan opsi pembayaran uang muka sebesar 50% yang bisa dicicil. Utamanya bagi penghuni yang alami kesulitan finansial.
Dilema Regulasi dan Wacana Forum Bersama
Soal pengaturan tarif, salah satu Ketua RW Ciseke yang enggan disebut namanya, tegaskan pihaknya tak punya wewenang untuk mengatur atau menyeragamkan harga kos. Harga sepenuhnya jadi hak masing-masing pemilik.
Padahal, ia akui kerap mendengar keluhan mahasiswa yang mencari kos baru sebab tarif di tempat tinggal sebelumnya naik. Menurutnya, kenaikan harga kos tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tapi juga lingkungan sekitar sebab penghuni bisa berpindah ke kawasan lain yang menawarkan harga lebih terjangkau.
Prihatin dari dirinya, sebut tidak semua mahasiswa punya kemampuan ekonomi yang sama. Sebagian mahasiswa mengandalkan beasiswa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya tempat tinggal.
“Ada yang kuliah dengan beasiswa, ada juga yang kuliah tanpa bantuan (biaya) orang tua sepeser pun,” ujarnya saat diwawancarai dJatinangor, Jumat (05/06).
Persaingan usaha kos di Jatinangor juga dinilai kian ketat sebab kawasan hunian mahasiswa telah meluas hingga Jalan Sayang, Kompleks Puri Indah, Jalan GKPN, bahkan kian lebar ke wilayah Cipacing. Karenanya, pemilik kos perlu pertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa sebelum menaikkan tarif sewa.
Dan di tengah polemik itu, pihak RW membuka peluang adanya forum yang mempertemukan mahasiswa dan pemilik kos untuk membahas persoalan tarif hunian di Jatinangor.
“Kalau ada forum yang bisa mempertemukan (mahasiswa dan pemilik kos) boleh juga, biar mereka (pemilik kos) tahu tidak semua anak kuliah dari kalangan berada,” pungkasnya.
Penulis: Najla Nelano, Siti Zakkiah
Editor: Raffael Nadhef