dJatinangor
(Dok. dJ/Raffael Nadhef)
BANDUNG (14/5/2026) — Direktorat Kemahasiswaan (Dirkema) Unpad secara tetiba batalkan izin acara “Nonton Bareng, Bedah Film, dan Diskusi Publik Pesta Babi” yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) Unpad, Kamis (14/5). Pembatalan ini picu sorotan sebab terjadi hanya tiga hari sebelum acara dijadwalkan berlangsung di Kampus Unpad Dipatiukur, Bandung, Sabtu (16/5) mendatang. Fakta ini perlihatkan adanya anomali izin dadakan dalam birokrasi kampus.
Ketua HMP Unpad Enaldi mengungkapkan, pihaknya sebenarnya telah kantongi Surat Izin Kegiatan (SIK) resmi serta persetujuan sarana prasarana sejak tanggal 11 Mei. Namun, tiba-tiba dianulir melalui surat pembatalan dari Dirkema pada 13 Mei malam.
“Kami menerima surat pembatalan itu malam pukul 18.44 … dengan alasan bertepatan dengan long weekend. … Padahal, sebelumnya semua perizinan formal dan tempat sudah di-acc,” ujar Enaldi, saat dikonfirmasi Kamis (14/5).
Sebelum surat pembatalan bertanggal 13 Mei dikeluarkan, poster acara itu sempat naik duluan pada pagi harinya. Namun sebab ada salah penulisan gelar, admin HMP mengunggah ulang poster itu pada Kamis (14/5) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Lalu kabar selanjutnya, yakni sekitar pukul 09.00, salah satu narasumber di diskusi itu mengunggah bahwa acaranya batal.
Pihak rektorat sebut pembatalan ini sebab kendala teknis administratif, yakni hari libur nasional Kenaikan Isa Almasih dan cuti bersama. Meski Enaldi heran bahwa apa bedanya dengan penyetujuan suratnya di tanggal 11 lalu.
Dirkema Unpad Inu Isnaeni Sidiq menegaskan, kampus hanya meminta panitia untuk menjadwal ulang di luar tanggal 14-17 Mei 2026.
“Kami minta jangan di hari libur dan cuti bersama. Kenapa? Karena staf kami juga harus libur,” ujarnya, dikutip dari Tempo(14/5).
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi sebut penolakan izin di hari libur adalah pengaturan yang lazim bagi organisasi mahasiswa.
“Tentu akan tidak mendapatkan izin karena kampus dalam keadaan libur tidak ada staf sarana prasarana yang bekerja,” ujarnya, dikutip dari Tempo (14/5).
Namun, kejanggalan dalam lini masa perizinan ini mengindikasikan adanya dugaan pembatasan di balik alasan administratif itu. Enaldi membeberkan, sebelum surat resmi keluar pada malam hari, sorenya ia sempat terima panggilan telepon dari pihak Dirkema yang minta poster acara segera diturunkan tanpa alasan yang jelas.
“Dia hanya menyampaikan bahwa saya juga mendapat arahan untuk suruh di-take down,” kata Enaldi.
Saat ini status acara masih menggantung, dan HMP berencana mengajukan surat pemindahan jadwal ke hari Rabu pekan depan (20/5) sembari menguji objektivitas kampus.
Indikasi pembatasan ruang akademik ini terhempas jika dibandingkan dengan kegiatan serupa di lingkungan Unpad berstrata satu. Hanya sepekan sebelumnya, Kamis (7/5), LPM Vonis, PLEADS, BEM Fakultas Hukum (FH) Unpad, dkk. sukses gelar nobar film yang sama di samping Student Center Unpad Jatinangor tanpa hambatan birokrasi. Umar Fajar, penyelenggara nobar dari FH Unpad, mengonfirmasi kelancaran acaranya.
“Selama masa persiapan, kita adain acara nobar aman-aman aja. Nggak ada penjegalan kebebasan berekspresi yang kita terima, baik dari dekanat, dirkema, atau pihak eksternal,” kata Umar, Kamis (14/5).
Merespons fenomena ini, terutama dengan kejadian di kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Ketua AJI Bandung Iqbal menyayangkan sikap kampus yang melakukan pembatasan aktivitas mahasiswa. Sebab menurutnya, itu satu cara dalam mengindahkan intelektual mahasiswa. Sementara soal Unpad, ia enggan menduga kampus itu membatalkan acara serupa dengan berlindung di balik alasan prosedur administrasi.
Namun saat melihat maraknya penjegalan film karya Dandhy Dwi Laksono di berbagai daerah, ia duga adanya orkestrasi sistematis.
“Sangat disayangkan kebebasan akademis di kampus sudah tercoreng …. Kalau benar-benar nggak ada alasan (substansial) untuk membatalkan itu dan hanya semata-mata takut disorot oleh negara, ya itu sangat memalukan institusi sebesar Unpad,” ujar Iqbal, Kamis (14/5).
Tren penolakan pemutaran film Pesta Babi, yang soroti konflik agraria dan eksploitasi masyarakat adat di Papua Selatan, memang lagi meluas di Bandung.
Hari yang sama, Kamis (14/5), Jurnalis Bela Negara (JBN) secara terbuka menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemutaran film itu di ISBI Bandung sebab dinilai provokatif dan menyudutkan institusi TNI.
Hingga berita ini diturunkan, jalannya nobar film Pesta Babi di Unpad Dipatiukur masih menanti kepastian jadwal baru dari pihak penyelenggara dan kelanjutan lampu hijau dari birokrasi rektorat.
Penulis: Raffael Nadhef