dJatinangor
Suasana longmarch di aksi IWD 2026 Bandung, Jl. Asia Afrika. (dJ/Cintamy Salsabila)
dJatinangor.com – Rights. Justice. Action. Ketiga hal itu merupakan tema International Women’s Day (IWD) yang dipilih oleh United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). Digelar di berbagai belahan dunia, kampanye IWD ini merespons ketimpangan hak hukum perempuan yang baru mencapai 64% dibandingkan laki-laki, di samping mengusung berbagai tuntutan kesetaraan lainnya.
Bandung merespons hal yang sama: IWD 2026 digelar, tepatnya di Cikapundung Riverspot pada Minggu (8/3). Tak hanya duduk di satu tempat yang sama, longmarch juga dilakukan dari Jalan Asia Afrika sampai Cikapundung. Meski aksi IWD merupakan aksi tahunan yang selalu digelar, wajah-wajah dan semangat baru bermunculan di aksi kemarin.
Kebaya Pink dan Poster Ungu: Wujud Tuntutan Amarah Wajah-Wajah Baru
Semangat baru itu salah satunya ada pada Sora, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Tahun ini adalah aksi IWD pertama yang ia ikuti. Ia bahkan mengaku, sebelumnya ia merupakan orang yang tidak terlalu peduli pada apa yang terjadi di negaranya sendiri.
“Gue (merasa) lack of empathy. Selagi gue merasa nggak terdampak banget, kayaknya gue nggak mikirin gitu. And then pas akhirnya sekarang gue masuk Unpad, gue jadi dikasih tahu realitanya kalau negara gue itu udah sebobrok, sejelek itu,” ujar Sora.
Perempuan untuk perempuan. Mungkin itulah yang Sora rasakan saat berada di tengah aksi IWD. Di tengah segala tuntutan aksi dan hiruk pikuk keresahannya, Sora merasa nyaman untuk menyuarakan tuntutannya di aksi, meski ia sendiri mengaku bahwa ia datang sendiri tanpa mengajak siapa pun.
“Jujur, pertama kali ikut IWD dan I feel safe. Aku ngerasa di sini tuh nyaman banget, karena kita semua di sini perempuan-perempuan hebat yang memiliki ambisi hebat, yang memiliki kemarahan yang sama kepada dunia ini,” ungkapnya. “So, I think, kita semua akan merasa nyaman banget di sini, karena ya kita semua dirayakan. Jadi makanya aku hari ini happy banget.”
Meski dalam rangka merayakan hari perempuan sedunia, massa aksi tak serta merta melupakan tuntutan-tuntutan di dalamnya. Justru, tuntutan-tuntutan itu menjadi fokus utama di IWD Bandung kemarin. Spanduk, poster, hingga atribut kreatif lainnya memenuhi aksi long march.
Sama seperti yang dilakukan Arfira, mahasiswi Unpad perwakilan Garda Padjadjaran. Di aksi IWD pertamanya kemarin, tak hanya tampil cantik dengan kebaya pink meronanya, ia juga membawa poster salah satu tuntutan IWD 2026.
Arfira dan poster tuntutannya yang berbunyi “Perluas dan Perbaiki Layanan Kesehatan Reproduksi yang Masih Minim dan Sulit Diakses” di aksi IWD 2026 Bandung. (Kontributor/Arfira Nasywa)
Menurutnya, tuntutan terkait hal layanan reproduksi ini sangatlah penting dan patut diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah.
“Di Indonesia tuh masih minim banget, ya guys, pemerintah ngasih layanan—yang mungkin harusnya—secara gratis tentang reproduksi. Di Women’s Day ini, sebisa mungkin kita melayangkan tuntutan ini agar lebih diperhatikan oleh pemerintah.”
Isu reproduksi ini kembali diingatkan dengan fakta pedih. Data dari WHO menguatkan, di antaranya kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, persalinan remaja yang mencapai 26,6 per 1.000 anak perempuan, hingga kebutuhan perencanaan keluarga yang masih di angka 18%. Sekali lagi, di mana letak hak dan keadilan perempuan?
Ragam Wajah Perlawanan: Dari Meja Mahkamah Konstitusi hingga Keberanian Bangun Pagi
Hak dan keadilan perempuan kembali dipertanyakan oleh Riski Alita Istiqomah, perwakilan dari Serikat Pekerja Kampus (SPK) wilayah Jawa Barat. Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai dosen ini menuntut hak-haknya sebagai dosen di aksi IWD.
Bersama SPK, Riski menjadi salah satu pemohon di Judicial Review pada Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 atas frasa “kebutuhan hidup minimum” yang tidak memiliki patokan jelas terhadap guru dan dosen.
“Kami minta Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan frasa tersebut minimal setara dengan (gaji) UMR, karena banyak dosen-dosen—baik itu swasta maupun negeri—gajinya sangat rendah atau sangat tidak layak: ada yang 560 ribu perbulan, tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, tidak mendapatkan tunjangan fungsional, dan lain-lain,” jelas Riski.
Menurut Riski, hal ini berparadoks dengan kewajiban atau tugas seorang pendidik yang mencerdaskan kehidupan bangsa. “Negara jangan sampai lepas tangan mengenai kesejahteraan guru dan dosen.”
Tuntutan-tuntutan struktural di atas hanyalah satu dari sekian banyaknya wajah perlawanan yang bermekaran di aksi kemarin. Di sudut lain, suara-suara itu juga digaungkan melalui pernak-pernik lucu yang dijejerkan, salah satunya zine buatan tangan yang dibagikan secara cuma-cuma untuk massa aksi oleh Cica, fresh graduate yang tengah merintis studio workshop-nya.
Di aksi IWD ini, ia membawa beberapa zine buatannya dari Studio Menyetubuhi Ingatan. Cica mengatakan, sebelum aksi ini, ia mengadakan proyek bernama We Were Resistance, di mana ia mengumpulkan orang-orang yang ingin membuat zine yang dibagikan saat aksi.
Beberapa zine milik Cica dari Studio Menyetubuhi Ingatan. (dJ/Kislies)
Cica menekankan, hanya dengan bangun di pagi hari sudah merupakan bentuk resiliensi. Zine yang ia buat pun adalah bentuk dari wujud perlawanan. “Sekarang ada delapan zine yang bisa diambil secara gratis. Isinya tentang isu-isu perempuan yang sehari-hari mereka alami dan nunjukin kalau kita bangun pagi di esok hari itu termasuk resiliensi lho.”
Bagi Cica, IWD bukan hanya sebagai bentuk perayaan perempuan saja, melainkan untuk semua orang dari berbagai kalangan masyarakat tanpa terbatas identitas, gender, maupun usia. Adanya IWD ini supaya kita bisa mengalami kesadaran yang sama, mengalami keresahan yang sama, dan menyadarkan diri bahwa di sini, satu sama lain berpegangan erat tanpa membiarkan yang lain berjalan sendiri.
Penulis: Raihana Zulfa
Editor: Raffael Nadhef