dJatinangor
May asal FMN Bandung berorasi soal kegeramannya terhadap pemerintahan Prabowo, di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (11/6/2026). (Dok. dJ/Raffael Nadhef)
BANDUNG (13/6/2026) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat berseloroh, “Kalau saya senyum, ekonominya bagus,” di tengah Mei. Namun kini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat justru turun ke jalan. Ratusan dari mereka gelar aksi “Gerakan Rakyat Menggugat” di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (11/6).
Mahasiswa gugat kebijakan fiskal Prabowo-Gibran yang dinilai merampas anggaran pendidikan untuk program populis yang bocor dikorupsi.
“Yang bisa saya ucapkan pertama kali adalah istigfar, dan mengucapkan innalillahi, dengan matinya hati nurani dari para pemimpin kita,” kata Azhar Ibrahim, perwakilan BEM Rema Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Ia sebut ini ironis. Di saat harga sembako melonjak dan rupiah menyentuh Rp18.200 per dolar AS pada 9 Juni 2026, alias rekor terburuk sepanjang sejarah Indonesia, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana justru diduga raup sekitar Rp1 miliar per hari dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dan beberapa hari sebelum aksi, Kejaksaan Agung resmi tetapkan Dadan beserta dua koleganya sebagai tersangka.
Azhar Ibrahim berorasi. (Dok. dJ/Raffael Nadhef)
Bagi mahasiswa UPI, angka-angka itu bukan abstrak. Azhar sebut dampaknya sudah lama terasa: UKT mahal, infrastruktur kampus mangkrak, dan fasilitas Kampus Daerah yang memprihatinkan.
Lebih dipertajam, Fyan, mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) UPI, memberi kalkulasinya.
“Alokasi anggaran biaya pendidikan kita yang Rp223 triliun itu dialokasikan untuk anggaran MBG, dan anggaran MBG itu nggak terpisah dengan anggaran pendidikan kita,” katanya, seraya memperingatkan bahwa defisit yang terus membengkak akan berujung pada kenaikan UKT yang kian mencekik kelas menengah bawah.
Tak hanya itu, Feisha Fadliansyah, mahasiswa UPI, tambahkan luka lain yang kerap luput: guru honorer.
“Nasib guru honorer dan orang-orang yang terlibat aktif dalam mencerdaskan generasi emas justru tidak disejahterakan,” tegasnya.
Ia bahkan sempat mengamati langsung praktik MBG di sekolah dan menyimpulkan program itu “tidak sekali pun tepat sasaran”.
Program itu pun tak terlekkan dengan kenyataan kepala BGN yang dicopot. Feisha ungkap kekecewaannya, termasuk pergantian kepala yang lagi-lagi bukan diisi ahlinya.
“Pergantiannya pun tidak tepat sasaran juga, gitu. Bukan ahli gizi, tapi wartawan dan orang-orang yang dekat dengan Pak Bowo sendiri,” katanya.
Fyan berorasi. (Dok. Aksara/Syifa Uswatun)
Dan bagi Fyan, korupsi yang terjadi bukan soal moral individu, tapi soal struktur sosial yang melegitimasi sistem korupsi itu. Sehingga menurutnya, yang harus dilakukan adalah perubahan secara struktural.
Sedang soal moral Prabowo yang mengatakan, “Orang desa tidak pakai dolar,” Azhar meresponsnya dengan sinis.
“Prabowo teh memang dalam setiap pidatonya membuat masyarakat bertanya, kira-kira ada gebrakan apalagi nih?” ujarnya, seraya berkelakar soal video Wakil Ketua DPR Dasco dari koalisinya sendiri yang bilang “asal jangan hidup Jokowi” saat Prabowo berpidato.
Gebrakan mahasiswa, atau demonstrasi ini, turut juga dipersoalkan efektivitasnya oleh internal mahasiswa, merujuk pada aksi-aksi lalu yang tuntutannya tak kunjung dipenuhi dan terkesan reaktif. Feisha kemudian menegaskan pembedanya.
“Kita nggak cuma bawa omong kosong karena reaksi atau emosi. Kita bawa data, bawa aturan yang jelas,” katanya.
Ia berharap aksi ini jadi alarm bagi kampus-kampus yang masih diam, sekaligus peringatan keras kepada pemerintah.
“Jangan nunggu aksi yang lebih besar. Ketika kita punya tuntutan yang berdasar pada ilmiah, harus dari sekarang juga diperhatikan,” pungkasnya.
Aksi di DPRD Jawa Barat ini adalah bagian dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung juga di berbagai kota sejak rupiah menyentuh rekor terburuk pada awal Juni 2026.
Penulis: Raffael Nadhef