dJatinangor
Unggahan Serikat Pekerja Kampus (SPK) soal imbauan kepada Dosen dan Tendik SPK untuk kosongkan kelas perkuliahan agar pindah ke jalan pada 28 Oktober 2026.
Serikat Pekerja Kampus (SPK) mengimbau dosen dan tenaga pendidik (tendik) untuk mengosongkan kelas pada 28 Oktober 2026. Ini dilakukan agar mahasiswa bisa leluasa mengikuti aksi Indonesia Sadar di Bundaran HI, Jakarta.
Ketua SPK Jawa Barat Subekti Wirabhuana sebut imbauan ini adalah sikap SPK atas situasi genting di Indonesia. Menurutnya, momen 28 Oktober lalu adalah saat yang tepat untuk semua elemen masyarakat menunjukan sikap.
“Kemarin kan momen yang penting, ya. Begitu penting untuk kita menyuarakan sebuah aksi, sehingga ada panggilan moral dari kami bahwa semua elemen masyarakat sipil rasa-rasanya perlu menunjukkan sikap,” kata Subekti kepada dJatinangor, Senin (9/11).
Imbauan mengosongkan kelas ini sejatinya bukan kewajiban, sebab tiap dosen masih harus menyesuaikan diri dengan kebijakan kampus masing-masing.
Sikap Dosen dan Relasi Kampus
Sebagai dosen di Fikom Unpad, Subekti sendiri langsung membatalkan kelas dan ikut turun ke jalan pada saat itu. Namun menurutnya, tidak semua dosen punya keleluasaan demikian.
Dosen dan tendik tetaplah pegawai, ada relasi kuasa yang menurut Subekti bisa mengancam status kepegawaian dosen jika ingin membatalkan kelas demi demo.
Ia mencontohkan kampus yang mewajibkan absen sidik jari pagi dan sore. Dosen harus datang ke kantor Senin-Jumat seperti karyawan perusahaan, meski tak ada jadwal mengajar. Kondisi itu, kata Subekti, menunjukan relasi kuasa yang timpang.
“Dosen itu berada dalam posisi yang tidak diuntungkan dalam status relasi kuasa antara pemberi kerja dan pekerja. Jadi dalam hal ini kita juga berhati-hati.”
Di sisi lain, Wakil Ketua SPK Jawa Barat Sandi Jaya katakan, kebijakan kampus soal penyelenggaraan akademik adalah hal yang wajar. Namun, kebijakan kampus, katanya, tidak semestinya menyumbat kran demokrasi.
“Setiap kampus punya kebijakan masing-masing, itu wajar adanya, karena secara ideologi universitas kan sebenarnya ada beberapa yang mungkin berbeda. Tapi secara universal, pendidikan seyogyanya tidak menghambat keran-keran demokrasi,” tegas Sandi kepada dJatinangor, Jumat (6/11).
Lalu Sandi menambahkan, di beberapa situasi, kebijakan kampus bisa ditabrak, apalagi jika menyangkut kepentingan demokrasi.
“Nah, hal-hal yang bentuknya universal harusnya bisa ditabrak sih sebenarnya. Hal-hal yang universal itu ya (misalnya), menyuarakan hak-hak atas kebebasan berpendapat.”
Apa Kata Birokrat
Ketua Senat Akademik Unpad Yoni Syukriani menegaskan, kampus punya kewajiban untuk menjamin kemerdekaan bersuara. Namun, prioritas kampus tetap ada pada penyelenggaraan pendidikan.
Menurutnya, keputusan untuk membatalkan kelas demi demo jadi tanggung jawab dosen. Jika mata kuliah yang dosen ajar ternyata sejalan dengan kepentingan demokrasi, dosen dipersilakan untuk membiarkan seluruh mahasiswanya turun ke jalan.
Yoni mengambil contoh bidang kedokteran dan ilmu politik. Jika dosen yang memindahkan kelasnya ke jalan adalah dosen kedokteran, keputusan itu akan dipertanyakan. Sebab, tak ada mata kuliah kedokteran yang bisa digantikan dengan kegiatan demonstrasi.
Sebaliknya, pada bidang ilmu politik, substitusi kegiatan di kelas dengan demo di jalan bisa diwajarkan.
“Misalnya ilmu politik ya, kompetensi untuk melaksanakan aktivitas politik mungkin memang jadi pelajaran yang penting untuk jurusan tersebut. Tapi kalau misalkan ada kewajiban (mata kuliah) lain yang tidak sejalan dengan itu, itu (kelas di kampus) harus tetap dijalankan,” kata Yoni kepada dJatinangor, Selasa (10/11).
Nilai dan Presensi Vs Situasi Buruk Negara
Di sisi lain, sebagian mahasiswa masih terjebak dalam dilema antara turun ke jalan atau hadir di kelas demi presensi dan nilai. Merespons ini, Subekti pertanyakan apakah nilai mahasiswa itu sebanding dengan kondisi negara yang kian memburuk.
“Please deh. Saya imbau sama mahasiswa, ini situasinya bukan situasi yang biasa-biasa saja. Ini udah situasi yang luar biasa. Jadi kalau masih khawatir tentang kehadiran, kuis, nilai, gitu. Apakah itu sebanding dengan memburuknya keadaan negara kita? Kalau kita dari SPK, ya, coba, ini saatnya generasi kalian untuk berani bersuara lantang.”
Penulis: Gina Sonya, Siti Zakkiah
Editor: Raffael Nadhef