dJatinangor
Ismi Rinjani, warga Sumedang sekaligus Tim Advokasi dari Counterpoint Collective, beorasi, menuntut para dewan bergerak taktis. (Dok. dJ/Gina Sonya)
Aksi demonstrasi terjadi, menyoal kasus dugaan kekerasan seksual oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila terhadap sekretarisnya, RY. Aksi ini berlangsung di depan gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis (3/9/2026), yang melibatkan Sumedang Melawan, warga lokal independen (didominasi perempuan), Aliansi Mahasiswa Lintas Kampus (termasuk Unpad dan Universitas Sebelas April), serta Tim Advokasi Korban dari Counterpoint Collective.
Kepala Tim Advokasi Korban dari Counterpoint Collective sekaligus warga Sumedang, Ismi Rinjani, mengecam: “Tidak ada keadilan sama sekali di dalam kasus kekerasan berbasis gender yang melibatkan relasi kuasa yang timpang.”
Nyatanya sejak 17 Agustus lalu, kasus ini sudah naik usai RY bikin laporan ke Polda Jawa Barat. Dua minggu kemudian, beredar narasi RY yang membantah kekerasan yang dilakukan kepadanya. Hal ini jadi sorotan sebab sebagian masyarakat merasa klarifikasi yang dilakukan RY dibuat atas ancaman dari berbagai pihak.
Desakan Massa dan Tim Advokasi
Massa mendesak DPRD Kabupaten Sumedang untuk bentuk tim investigasi khusus. Sebab alih-alih berjalan paralel, DPRD malah pilih menunggu hasil investigasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Koordinator Lapangan Massa Aksi Sumedang Melawan Miqdad heran kenapa dewan yang berwenang tak bergerak.
“Justru yang memang harus gerak dari awal itu mereka-mereka yang punya kewenangan di kabupaten itu sendiri,” katanya saat diwawancarai dJatinangor, Kamis (3/9).
Padahal jelas, DPRD punya fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, termasuk dalam merespons persoalan yang melibatkan pejabat daerah.
Bahkan bukan sekadar persoalan, ini adalah kejahatan sistemik, tegas Ismi Rinjani.
“Wakil Bupati yang masih bekerja merupakan kebodohan dan kejahatan sistemik. Itu sakit, tidak adil untuk korban,” katanya saat diwawancarai dJatinangor, Kamis (3/9).
Dikutip dari CNN Indonesia pada Sabtu (29/8), Fajar masih punya muka dan bilang: “Fokus kerja, kerja, kerja. Kita lihat gimana sih sumber faktanya.”
Massa aksi geram dan menuntut agar Fajar dinonaktifkan dari jabatannya. Dan berharap pada DPRD, Ismi bersama tim advokasinya minta mereka ambil langkah taktis.
DPRD Acuh, Massa Mulai Ricuh
Pada awal aksi, situasi berlangsung kondusif. Perwakilan massa menyampaikan tuntutan secara bergantian di depan Gedung DPRD. Misal, mereka menuntut keadilan dan mendesak agar proses penanganan dugaan KS tak berhenti hanya pada pembentukan tim investigasi.
Namun, sekitar pukul 16.30 WIB, situasi meledak sebab pihak DPRD tak menanggapi. Api dinyalakan, gerbang diseruduk massa. Lalu seorang polisi wanita tetiba ditempatkan di barisan terdepan untuk membatasi pergerakan massa aksi, mirip seperti demonstrasi “Merebut Kemerdekaan” di Bunderan HI.
Bukan hanya tak ditanggapi, kasus telah ditelantarkan selama hampir tiga minggu, tegas Ismi, maka wajar bila kericuhan terjadi.
“Apa pun yang kita lakukan sebenarnya sudah tidak didengar. Udah telat apa pun yang mereka lakukan. Jadi (kericuhan) ini mah kayaknya puncak kemarahan rakyat aja.”
Perempuan yang Melawan
Sejumlah perempuan yang hadir turut mengecam pemerintah daerah yang tak kunjung memberi keadilan terhadap korban. Salah satunya Alaika. Ia menyampaikan empatinya dan menuntut keadilan untuk korban yang masih dibungkam hingga saat ini.
“Sebagai orang yang pernah mengalami pelecehan, rasanya seperti luka lama saya disayat kembali. Apalagi korban kali ini dibungkam oleh berbagai pihak,” tegasnya saat diwawancarai dJatinangor, Kamis (3/9).
Usai menyampaikan tuntutannya, massa perempuan kemudian diarahkan untuk berada di belakang seiring situasi aksi yang kian panas. Sementara, Sumedang Melawan tetap bertahan di depan gedung hingga aksi berlangsung dalam keadaan tegang.
Penulis: Gina Sonya, Najla Nelano
Editor: Raffael Nadhef