dJatinangor
Mahasiswa bentangkan spanduk “Evaluasi!” dalam demonstrasi sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. (Dok. dJ/Raihana Zulfa)
BANDUNG (20/6/2026) – Gelombang aksi mahasiswa kembali penuhi Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Rabu (17/6/2026). Aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jabar ini jadi yang ketiga dalam sepekan terakhir.
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong sebut pemerintah sudah bergerak lebih dulu, jauh sebelum tuntutan mahasiswa bergaung. “Pemerintah kan tidak tinggal diam. (Mereka) dengan cepat merespons, dengan cepat bekerja,” ujarnya, Senin (15/6), mengutip KompasTV.
Namun klaim itu kontras di lapangan. Koordinator Wilayah BEM SI Jabar Muhamad Risaldi tegaskan takkan mundur. “Kami semua bersepakat akan melakukan eskalasi lagi, yang lebih besar dan juga lebih masif,” tegasnya, Rabu (17/6).
Senada, Presiden Mahasiswa BEM Rema Universitas Pendidikan Indonesia Khallid Syaiful Jundullah soroti peningkatan intensitas aksi sudah nyata terjadi di lapangan.
“Dari hari Kamis kemarin (11/6), kita sudah lihat bagaimana eskalasi aksi khususnya di Bandung. Maka dari itu saya katakan, naikkan eskalasi aksinya, bagaimana akhirnya tuntutan dan isu-isu kita harus bisa direspons oleh pemerintah,” tekannya, Rabu (17/6).
Nyatanya, tiga kali aksi sejak Kamis itu tak pernah sekalipun perwakilan anggota dewan temui demonstran di Gedung DPRD Jabar. Di sisi lain, LBH Bandung catat total 21 orang telah diamankan aparat sepanjang rangkaian aksi.
Gelombang aksi serupa juga menjalar di berbagai kota lain dengan tuntutan yang relatif sama: penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, evaluasi program MBG, hingga penghentian pemborosan APBN.
Termasuk soal anggaran itu, perwakilan Keluarga Mahasiswa ITB, Nahda, soroti sisi tata kelola fiskal jangka panjang.
“Bagaimana langkah-langkah tanggung jawab fiskal untuk dapat memperbaiki tata kelola dan juga hal-hal yang berhubungan dengan program-program ekstraktif,” tegasnya, Rabu (17/6).
Baginya, persoalannya bukan sekadar pangkas anggaran, tapi memastikan kebijakan ekstraktif dan realokasi anggaran benar-benar berpihak pada daya beli masyarakat.
Sebab masalah-masalah itu, BEM SI Jawa Tengah sempat beri ultimatum 18 hari sampai 23 Juni kepada pemerintah untuk memperbaiki ekonomi nasional, Jumat (5/6), sebelum gelombang aksi di Jabar pecah.
Tuntutan soal kepastian dan tenggat waktu ini justru ditolak halus sejak awal oleh pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebut tenggat semacam itu tak realistis.
“Tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan,” tegasnya, Senin (8/6), mengutip Kontan.
Sedang Presiden Prabowo dalam kesempatan lain pilih merespons kritik dengan janji hasil. “Kami akan jawab dengan hasil nyata,” katanya, Sabtu (13/6), mengutip Harian Surya.
Ketidakselarasan respons pemerintah dan realitas di lapangan juga disoroti Analis Komunikasi Politik Unpad Kunto Adi Wibowo pada KompasTV, Senin (15/6).
Menurutnya, di satu sisi pemerintah klaim terbuka terhadap kritik, di sisi lain kepala pemerintahnya masih bersikap sinis dalam pidato publiknya. Bahkan pula, hematnya, ada jurang antara realitas yang diklaim pemerintah dengan yang dirasakan masyarakat.
“Kalau memang pemerintah sudah benar-benar dengan niatnya tadi … ya saya yakin mahasiswa juga akan appreciate,” kata Kunto, mengutip KompasTV. “Tapi kemudian yang muncul adalah kritik dan demonstrasi, berarti kan memang ada realitas yang berbeda.”
Ditambah, kebijakan efisiensi yang digaungkan kontras dengan kunjungan luar negeri yang Kunto nilai timpang. “Apakah efisiensi ini hanya untuk kita yang di bawah, atau juga keseluruhan?”
Sedang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari lewat JawaPos justru klaim pemerintahan Prabowo telah hemat anggaran negara hingga Rp300 triliun sebagai jawaban atas tuntutan penghentian pemborosan APBN.
Lalu untuk tuntutan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Istana tegas menolak dan sebut itu program prioritas yang akan terus berjalan.
“Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), tetap akan menjalankan program MBG sambil terus mengevaluasi dan membenahi tata kelola tersebut,” kata Qodari, mengutip Tempo.
Dari tujuh tuntutan yang ada, nyatanya baru dua hal yang direspons: pemborosan APBN dan evaluasi MBG. Dan pola yang hanya menjawab sebagian ini berkonsekuensi logis pada alasan eskalasi tetap berjalan. Meski pemerintah berulang kali klaim sudah responsif.
Sehingga, massa aksi harap persoalannya bukan lagi soal apakah pemerintah bicara atau tidak, tapi sejauh mana bicaranya itu menjelma jadi kebijakan yang benar-benar dirasakan rakyat di lapangan.
Penulis: Cintamy Salsabila
Editor: Raffael Nadhef