DPR Singgung MBG yang Tak Bisa Distop, Mahasiswa: Kalau Begitu, Turunkan Presidennya

Berbagai spanduk tuntutan dari mahasiswa dihampari. (Dok. dJ/Raihana Zulfa)

BANDUNG (19/6/2026) – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Jawa Barat (BEM SI Jabar) gelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026). Aksi yang berwakilkan 23 kampus itu menuntut evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus merespons pernyataan anggota DPR RI yang sebut program itu tak mungkin dihentikan.

Pernyataan itu datang dari Ahmad Irawan, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Sebelumnya ia sebut penghentian MBG sama saja dengan meminta Presiden Prabowo Subianto mengingkari janji politiknya. Hal itu memantik kemarahan massa aksi yang menilai DPR harusnya berpihak pada rakyat, bukan jadi corong pemerintah.

Koordinator Wilayah BEM SI Jabar Muhamad Risaldi menegaskan jika pemerintah tetap abai terhadap tuntutan evaluasi, opsi paling make sense adalah menurunkan presiden. “Kalau memang ternyata dalam berjuang semuanya sistem pemerintahan hari ini tidak ada evaluasi ke arah yang lebih positif dan cenderung membiarkan, salah satu solusi hari ini supaya Indonesia bergerak ke arah yang lebih positif yaitu menurunkan presiden.”

Ia menambahkan, tuntutan itu turut menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meragukan kapasitas dan kapabilitas pasangan presiden dan wakil presiden yang kini menjabat.

Penghukuman pasangan presiden dan wakil presiden secara teatrikal. (Dok. dJ/Cintamy Salsabila)

Soal posisi DPR yang dinilai berbalik arah, Risaldi sebut parlemen hari ini sudah kehilangan marwah dan fungsi kontrolnya sebab didominasi koalisi pendukung pemerintah.

“Per hari ini Dewan Perwakilan Rakyat itu hanya sekadar jadi pengakomodir kepentingan eksekutif,” ujarnya, seraya soroti sejumlah revisi undang-undang yang disahkan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat.

Ungkapan serupa juga dilontarkan Presiden BEM Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung Fahrezi Luthfie. Ia sebut DPR kini lebih pantas disebut Dewan Perwakilan Partai ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat.

“Jubir pemerintah. Yang mana, kalau misalkan di situ ada cuan, DPR pun akan mendukung. Kan di situ partai pun dapat, makanya lebih cocok dinamakan Dewan Perwakilan Partai.”

Ia juga kontra dengan pernyataan Ahmad Irawan. Menurutnya, dana yang dialirkan untuk MBG mestinya bisa dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Ia mencontohkan dampak program itu yang ia rasakan langsung di kampusnya, yakni perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Sosial, yang anggarannya ikut dipangkas signifikan akibat kebijakan efisiensi pemerintah.

Konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut jadi sorotan. Risaldi mengaitkannya dengan kesaksian seorang guru di Mahkamah Konstitusi yang keluhkan tertutupnya semua jalur pengaduan sebab kepolisian, TNI, hingga anggota DPR sama-sama punya dapur SPPG.

Menurutnya, kondisi itu membuat jalur non-litigasi lewat aksi turun ke jalan jadi pilihan yang harus ditempuh, meski tak sepenuhnya yakin langkah itu akan didengar.

Sedang, Fahrezi justru menegaskan keyakinannya. Yakni, demonstrasi adalah satu-satunya saluran yang masih terbuka, apalagi usai pihak Badan Gizi Nasional (BGN) akui pengelolaan dapur SPPG turut libatkan TNI dan Polri.

“Lalu kita lewat mana lagi? Satu-satunya jalan yang masih terbuka adalah di persimpangan jalan.”

Soal isi tuntutan, baik Risaldi maupun Fahrezi sepakat tuntutan yang dibawa bukan penghentian total MBG, tapi evaluasi menyeluruh atau moratorium. Risaldi menjelaskan, evaluasi diperlukan sebab tata kelola dan pendistribusian program dinilai inkonsisten dengan tujuan mulanya. Yakni, mengentaskan stunting di wilayah tertinggal, tertinggal, dan terdepan (3T), tapi kenyataannya disebar merata ke seluruh Indonesia.

Menteri Luar Negeri BEM Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Hasby Aufa As Sidiq soroti sisi lain dari persoalan ini. Yakni, keterkaitan MBG dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan mula.

Dari penelusurannya di sejumlah KDKMP di Garut dan Sumedang, ia mengaku temukan indikasi bahan pokok di gerai koperasi kerap habis dalam hitungan jam usai pengiriman.

“Itulah dari awal pun adanya KDKMP dengan MBG ini sudah terindikasi memang banyaknya korupsi.”

Ia juga soroti pembangunan gerai KDKMP yang capai Rp1,3 miliar. Dikutip dari BBC, senada dengan Hasby, sejumlah kepala desa protes sebab anggaran desa terpotong 70% akibat KDKMP, semula Rp1 miliar jadi Rp200-300 juta saja.

Namun soal evalusian ini, tidak semua mahasiswa sepakat dengan itu. Abdullah Hasby, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), secara tegas meminta MBG dihentikan, bukan sekadar dievaluasi. Ia merujuk pada penangkapan Kepala BGN dengan dugaan kasus korupsi sebagai bukti program itu sudah tidak tepat sasaran.

“Memang dari saya sebenarnya hentikan MBG.”

Ia menambahkan, pernyataan DPR yang mendukung kelanjutan MBG tanpa syarat tidak mencerminkan kepentingan rakyat, tapi kepentingan partai pengusung pemerintah.

Di sisi lain, Ahmad Irawan sebelumnya menyampaikan pandangan berbeda. Dikutip dari CNN Indonesia, ia sebut Prabowo Subianto sebagai presiden punya hak untuk menentukan program yang dijalankan pemerintahannya.

Aksi teatrikal di depan Gedung DPRD Jabar oleh para mahasiswa. (Dok. dJ/Cintamy Salsabila)

“Kembali kepada hal yang mendasar dulu, bahwa sebagai presiden elected, sebagai presiden yang dipilih dan sedang menjabat, Pak Prabowo punya hak dalam memilih dan menentukan programnya,” kata Ahmad Irawan dalam Prime Plus CNN Indonesia, seraya menilai tuntutan penghentian MBG sebagai langkah yang tidak realistis.

Termasuk soal MBG itu, massa aksi di depan Gedung DPRD Jabar sampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Menstabilkan nilai tukar rupiah dan menurunkan harga BBM.
2. Melakukan evaluasi mendalam terhadap program Koperasi Daerah/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
3. Menyelamatkan APBN dari praktik pemborosan anggaran.
4. Membenahi sistem komunikasi kepresidenan.
5. Mencabut Undang-Undang TNI dan Polri.
6. Mengevaluasi total jajaran kabinet yang dianggap inkompeten.
7. Menegakkan hak asasi manusia dan melawan segala bentuk impunitas.

Penulis: Raffael Nadhef