dJatinangor
Uji publik calon Ketua BEM Fikom Unpad 2026 dilaksanakan melalui Zoom, Sabtu (3/1/2026). (dJ/Fuza)
Pelaksanaan uji publik pasangan calon (paslon) Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad) 2026, Mourinho dan Zaidan, menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai kritik dan catatan.
Sesi tanya jawab itu diwarnai oleh berbagai keresahan mahasiswa, seperti efektivitas advokasi, manajemen internal, persoalan departemen, hingga restrukturisasi program kerja besar yang dinilai berisiko.
Kekhawatiran mengenai manajemen internal itu diperkuat sebelumnya oleh Dosen Ilmu Komunikasi Nadia Febriani selaku Panelis Koneksi dan Relevansi Program dengan Kurikulum. Ia menilai kedua calon punya PR untuk menyerap perspektif dari teman-teman internal BEM Fikom tahun ini, mengingat BEM jelas berbeda dengan organisasi seperti himpunan yang menjadi background mereka.
Beragam catatan dari mahasiswa Fikom Unpad berikut ini hadir sebagai potret aspirasi yang dapat mereka serap guna memperkaya perspektif tersebut.
Efektivitas Advokasi
Irsan Ansori dari Departemen Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa (APM) BEM Fikom menyoroti efektivitas program kerja (proker) Satu Hari Bersama Dekan (SHBD) yang paslon nilai minim realisasi.
Ia mempertanyakan langkah konkret agar di masa mendatang tidak terulang kembali, serta agar tidak hanya menjadi forum laporan semata.
Bahkan, Ketua BEM Fikom David Mei menyatakan SHBD tahun ini sia-sia.
Menanggapi hal itu, paslon menawarkan langkah berupa pendekatan personal dan penetapan deadline bagi pihak dekanat.
Namun, strategi itu dikritik oleh Zahra Khairani, perwakilan yang memegang proker SHBD tahun 2025. Ia menyatakan, memberikan deadline justru berisiko merenggangkan relasi antara BEM dengan pihak fakultas.
“Mereka justru malah jadinya akan merasa tertekan gitu, lho. Sedangkan, yang tadi dibahas di grand design itu kalian ingin menjalin relasi yang bagus dengan fakultas.”
Lebih lanjut, ia mempertanyakan Fikom HI (Help and Information) yang dikatakan kurang responsif.
Zaidan menjelaskan, hal itu didapatkannya dari hasil survei dan apa yang dirasakannya langsung.
“Ketika kami menanyakan tentang bagaimana BEM satu tahun ke belakang kepada Kema Fikom, dan ada jawaban bahwa- tidak menyebutkan Fikom HI, sih, sebetulnya, dibilang advokasi. … Tapi, ya, bisa kita persepsikan bahwa advokasi ini kurang lebih bersinggungan dengan Fikom HI.”
Namun, survei data itu pun agaknya dikeluhkan oleh sebagian mahasiswa Fikom karena merasa tidak terwakili, apalagi ada beberapa kepala departemen yang tidak dihubungi.
Zaidan lalu menceritakan bagaimana dirinya yang dilempar-berikan solusi kepada pihak lain ketika membutuhkan sesuatu. Karenanya, ia menawarkan mekanisme koordinasi langsung dengan Subbagian Akademik (SBA) agar keluhan mahasiswa dapat langsung diproses oleh birokrasi fakultas.
Lagi-lagi, rencana mereka dikritisi oleh Zahra. Ia menganggap itu tidak realistis karena peran BEM terbatas sebagai penyalur informasi, bukan pendamping administratif.
Ia juga mengingatkan, pendampingan personal di BEM selama ini sudah diwadahi melalui program COMSELOR (Fikom Crisis and Counseling Center), tapi spesifik untuk isu kekerasan seksual dan kesehatan mental, bukan urusan administratif akademik.
Perbincangan ini lalu diakhiri dengan pernyataan paslon yang mengatakan akan mengkaji ulang catatan-catatan tersebut.
Antara Kompetensi dan Komitmen Kabid
Kapasitas kepemimpinan paslon juga diuji melalui pertanyaan Wakil Ketua BEM Fikom Fadhillah Az Zahra (Dara) mengenai kriteria kepala bidang (kabid). Dara mempertanyakan pernyataan Mourinho sebelumnya yang menyebut komitmen lebih utama daripada pemahaman bidang.
Dara melontarkan pertanyaan: “Kalau kabidnya aja nggak memahami bidang yang mereka bawahkan, gimana mas-mas kalian yang notabenenya bukan fungsional fungsionaris dari BEM sebelumnya dan sebagai pimpinan tertinggi mau memahami seluruh biro dan departemen dengan jembatan yang bahkan bisa dibilang dalam ‘kurang layak’.”
Mourinho mengklarifikasi dan meminta maaf terkait itu. Menurutnya, komitmen sangat penting dan lebih dikedepankan, meski kabid tetap perlu punya tanggung jawab untuk paham dengan bidang yang dibawahkannya.
Menakar Taring Departemen Kajian dan Aksi Strategis
Dengan konteks pernyataan paslon di sesi sebelumnya, saat Nadia bertanya soal kekurangan BEM Fikom dalam setahun terakhir, Mourinho mengatakan:
“Dari aku pribadi evaluasi yang mungkin akan aku lontarkan adalah BEM Fikom Unpad belum mengambil langkah strategis ketika memang ada isu-isu yang cukup strategis.”
Sementara, Kepala Departemen Kastrat Riza menyatakan bahwa departemennya telah melakukan langkah strategis termasuk dalam isu-isu rakyat.
Ia mempertanyakan validitas survei yang digunakan Mourinho dan Zaidan, mengingat dirinya tidak pernah dihubungi dalam jajak pendapat yang dilakukannya.
Ia kemudian mengantisipasi kecenderungan pimpinan secara general yang menilai kinerja dari isu yang terlihat atau viral saja, sementara departemennya secara rutin telah mengawal isu non-viral seperti konflik agraria di Sukahaji.
Menanggapi hal ini, Mourinho meminta maaf atas mispersepsi itu dan mengakui bahwa detail isu seperti Sukaji kemungkinan hanya diketahui secara internal oleh kastrat, sementara informasi yang mereka peroleh berasal dari obrolannya dengan staf lain.
“Kita paham dan kita tahu juga bahwa kasrat pun mengawal banyak isu. … di mana mungkin isu-isu tersebut yang dikawal hanya dari internal kasrat doang yang tahu.”
Lalu terkait strategi pergerakan ke depan, paslon berjanji tidak akan menjadi pemimpin yang sekadar ikut turun ke jalan tanpa landasan kajian yang kuat. Mourinho menegaskan komitmennya untuk mengawal isu sejak tahap konsolidasi awal bersama fakultas lain.
Urgensi Inklusivitas PSDKU
Keterasingan mahasiswa PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama) dalam dinamika fakultas menjadi sorotan melalui aspirasi yang dibawa oleh Naila Atsiila Maiza, Ketua Hima Ilkom PSDKU 2026.
Naila mengungkap fakta mengenai pelaksanaan Perak (Pesta Rakyat) tahun lalu: “Pelaksanaan Perak tahun kemarin itu dalam proses perencanaan timeline dan konsep acaranya itu sama sekali tidak melibatkan kami, Kema Ilkom PSDKU.”
Menurutnya, hal itu berdampak langsung pada absennya delegasi mereka dalam agenda pembukaan maupun perlombaan.
Menanggapi persoalan itu, paslon berkomitmen menjadikan kasus Perak sebagai bahan evaluasi untuk memastikan keterlibatan PSDKU dalam setiap forum komunikasi dan program kerja mendatang, termasuk rencana program kerja dance class yang dirancang melibatkan delegasi seluruh fakultas.
Meski paslon menjanjikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan demografi dan administrasi, Naila menekankan bahwa harapan kolaborasi ini harus benar-benar terealisasi sebagaimana janji kampanyenya demi terciptanya silaturahmi yang lebih baik antara BEM Fikom dan PSDKU.
Polemik Soshum Trofeo dan Pesta Rakyat
Rencana pemindahan lokasi pelaksanaan Pesta Rakyat (Perak) ke termin satu memicu perdebatan mengenai nasib Soshum Trofeo (Sostro) yang selama ini menjadi agenda di waktu tersebut.
Vice Project Officer Sostro Najwanoor Syakinah (Wawi) melontarkan kritik terhadap paslon yang dinilai hanya melakukan diskusi terbatas dengan pihak tertentu tanpa melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas.
Ia menekankan urgensi mempertahankan Sostro.
“Soshum Trofeo tahun-tahun lalu itu menjadi jembatan diplomasi lintas fakultas dengan rekor kurang lebih sampai 6.500 audiens.”
Ia mengkhawatirkan visi kolaboratif yang digadang-gadang paslon justru akan menarik Fikom dari pergaulan universitas dan menghilangkan pengaruh ke eksternal yang sudah terbangun kuat.
Menanggapi hal itu, paslon menegaskan bahwa belum ada keputusan final untuk menghapus Sostro, meski diskusi mengenai optimalisasi sumber daya manusia masih akan berjalan.
Zaidan beranggapan, pemindahan Perak ke termin satu justru merupakan upaya untuk mengembalikan “taring” Fikom yang sempat hilang akibat kegagalan menembus posisi 10 besar di tingkat universitas.
Namun, Mourinho mengakui adanya tantangan manajemen jika kedua acara besar tersebut dilaksanakan bersamaan, meski menurutnya secara format keduanya sama.
Kritik Wawi lalu memuncak ketika ia menegaskan bahwa tugas pimpinan adalah mencari solusi manajemen, bukan menghapus prestasi yang sudah terbukti sukses.
Sebagai penutup, Wawi memberikan catatan bagi ambisi inovasi paslon.
“Sangat disayangkan jika sebuah inovasi yang mau dibawakan ini dimulai dengan menutup mata terhadap kesuksesan yang sudah ada dan menutup telinganya dari mereka yang sudah membuktikan di lapangan. Titipan saya, semoga ambisi inovasi Mas Zaidan dan Mas Mourinho tidak menjadi alasan mundurnya prestasi Fikom di tingkat universitas.”
Keliling UKM
Program unggulan “Keliling UKM” yang digagas paslon turut dibahas terkait efektivitas sosialisasinya di lingkungan Fikom.
Ezra Joshua (Ejos), selaku mahasiswa Fikom, mempertanyakan urgensi program tersebut: “Seperti yang kita tahu, hal itu, hal persosialisasian UKM itu atau pengenalan UKM itu, sudah dilakukan tepatnya di Dialog (orientasi mahasiswa baru di tingkat Fikom).”
Ejos menekankan, organisasi bersifat cair mengikuti perkembangan zaman. Sehingga, ia menyarankan adanya perombakan atau penyesuaian UKM agar lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini daripada sekadar melakukan sosialisasi ulang.
Menanggapi hal itu, Mourinho menjelaskan bahwa “Keliling UKM” merupakan langkah lanjutan sekaligus preventif atas krisis regenerasi yang masih terjadi. Meski di Dialog sempat dibuat basis data yang mencakup 900 mahasiswa mengenai ketertarikan organisasi, faktanya masih ada UKM yang harus dibekukan.
Mourinho menegaskan, perbedaan mendasar program ini terletak pada pemberian pengalaman praktis bagi mahasiswa. Melalui kolaborasi ini, paslon berambisi memberikan wadah bagi mahasiswa untuk terlibat dan mengenal UKM secara lebih mendalam melalui pengalaman langsung.
Biro Keuangan dan Transparansi
Persoalan administrasi keuangan menjadi sorotan ketika Kepala Biro Keuangan BEM Fikom Siti Salsabila mempertanyakan visi paslon terkait kompleksitas prosedur dan transparansi.
Siti menggarisbawahi premis paslon yang menyebut kompleksitas prosedur SIAT (Sistem Informasi Administrasi Terpadu) menghambat pencairan dana, sementara prosedur SIAT sendiri merupakan ketentuan mutlak dari pihak rektorat yang sulit diintervensi oleh BEM.
Lalu terkait transparansi dan kemudahan akses informasi, ia juga memaparkan bahwa Biro Keuangan sudah menjalaninya.
“Kami dari Biro Keuangan sendiri sudah melakukan sosialisasi keuangan, memberikan guide sesuai SOP, bahkan memberikan pendamping ke setiap biro departemen dan UKM yang ada di Fikom. Terus kita juga kalau menyediakan koordinasi antara seluruh bendahara ormawa (organisasi mahasiswa) dengan stakeholder dari dekanat dan memberikan transparansi keuangan setiap terminnya.”
Menanggapi hal itu, paslon berencana melakukan evaluasi mendalam untuk memahami mengapa unit ormawa masih merasa kesulitan meski pendampingan telah ada.
Zaidan menjelaskan, sosialisasi perlu dibuat lebih intensif dan pendampingannya perlu dibuat lebih tuntas hingga ormawa bisa mandiri untuk melanjutkan pengajuan-pengajuan berikutnya.
Mourinho pun mengakui bahwa isu ini merupakan aspirasi yang mereka tangkap dari bawah yang kemungkinan muncul akibat kurangnya efektivitas sosialisasi kepada Kema Fikom.
Namun, Siti kembali memberikan catatan bahwa selama ini BEM bahkan telah “turun tangan” hingga ke pihak dekanat untuk membantu ormawa, padahal seharusnya ormawa bisa mandiri.
Sebagai saran penutup, Siti menekankan, tantangan sebenarnya bukan pada prosedur BEM, tapi pada aliran informasi dari pihak dekanat yang sering kali datang seperti “bom informasi”, sehingga paslon diharapkan lebih menekankan perbaikan arus informasi tersebut kepada para stakeholder di dekanat.
Penulis: Raffael Nadhef
Editor: Fuza Nihayatul