dJatinangor
Situasi acara Bedah Film Dirty Vote II di Amphitheater Gd. 4 Fapet Unpad Jatinangor, Senin (24/11). (dJ/RaffaelNadhef)
Lebih dari kemunduran demokrasi biasa, Indonesia menghadapi orkestrasi sistematis yang menempatkan rakyat dalam posisi “katak yang direbus perlahan”—tidak sadar bahwa air makin panas hingga akhirnya mati matang dalam otoritarianisme.
Narasi itu mencuat dalam diskusi publik bedah film Dirty Vote II: o3 di Universitas Padjadjaran (Unpad), Senin (24/11).
Forum ini menghadirkan Sutradara Dirty Vote Dandhy Dwi Laksono, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti (Bibip), Guru Besar Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti, dan akademisi politik Dra. Mudiyati Rahmatunnisa.
Mereka membongkar arsitektur kekuasaan pasca-Pemilu 2024. Kesimpulannya, negara berubah jadi mesin yang digerakkan tiga elemen: otot (aparat), otak (rekayasa hukum), dan ongkos (ekonomi politik).
Dalam metaforanya, Bibip menggambarkan posisi masyarakat sipil saat ini sebagai “pelanduk yang mati di tengah dua gajah yang bertikai”. Rakyat terjepit di antara perebutan pengaruh aparat bersenjata, sementara sistem pengaman demokrasi telah dilumpuhkan.
Otot: Intelijen, Penjebakan, dan Rivalitas Gajah
Bibip memaparkan kondisi KUHAP saat ini. (dJ/RaffaelNadhef)
Sorotan diskusi tertuju pada evolusi otot. Menjawab kekhawatiran mahasiswa mengenai legalisasi undercover buy yang kini tidak hanya menyasar operasi narkotika tapi berpotensi digunakan untuk menjebak aktivis (termasuk mahasiswa), Bibip menjelaskan konfirmasinya.
Mengutip dari riset ahli pidana Aristo Pangaribuan, Bibip menuturkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia saat ini menganut Crime Control Model yang berwatak otoriter, bukan Due Process Model yang melindungi hak individu. Dalam model ini, tujuan hukum adalah kontrol sosial untuk membungkam.
“Tujuannya apa? Mengontrol warga? Ya, untuk bikin kalian diam. Nanti memang betul tuh, bisa kalau kita dijebak (entrapment). Hati-hati. … ini serius, agak ngeri sebenarnya,” tegas Bibip.
“Jadi, delik pidana itu apakah untuk menghancurkan atau membungkam masyarakat sipil? Yes, menurut saya memang ada tujuan itu,” lanjutnya.
Lalu, perihal pergeseran strategi represi dari gaya militeristik lama (gebuk demonstran) menjadi operasi senyap intelijen, Bibip membacanya dalam rivalitas “dua gajah” di lingkar kekuasaan Prabowo: TNI dan Polri.
Ia mencontohkan anomali seperti gedung Kejaksaan Agung yang sempat dijaga tentara hingga insiden di hotel Borobudur sebagai bukti gesekan antar-aparat yang berebut menjadi alat kontrol utama.
Situasi ini diperparah oleh ketiadaan Undang-Undang Penyadapan.
“MK bilang, ‘Bikin undang-undang penyadapan!’ Kalau mau nyadap, harus ada penetapan hakim dulu. Tapi sampai sekarang (UU) belum dibuat, malah KUHAP-nya jadi dulu,” ungkapnya.
Akibatnya, menurut Bibip, semua institusi jadi punya warna penyadapan, dan privasi kita telanjang.
Di sisi lain, Dandhy menyoroti ekspansi militer ke ranah sipil melalui perluasan makna “pertahanan”. Atas nama “ketahanan pangan” dan “ketahanan air”, militer masuk mengelola proyek food estate dan infrastruktur air, mengangkangi fungsi kementerian sipil.
Otak: Presiden Tone Deaf dan Legalisme Otokratis
Pilar otak bekerja melalui dua sisi: kondisi psikologis pemimpin dan rekayasa legal.
Dalam wawancara terpisah, Bibip menjelaskan perihal pertanyaan Prabowo yang dinilai tone deaf terhadap aspirasi rakyat. Menurutnya, mengutip dari Majalah Tempo yang diulas di Bocor Alus Politik, hal ini terjadi sebab lingkaran di Istana—seperti sekretaris kabinet, menteri sekretaris negara, menteri luar negeri—memfilter informasi dengan alasan menjaga kesehatan Presiden.
“Misalnya, ada menteri datang bawa 40 slides (presentasi), mungkin sama orang-orang di sekitarnya itu diseleksi tinggal 5 slide. Itu berita yang baik aja,” ungkapnya.
Sekalipun informasinya sampai kepada Prabowo, Bibip ragu Prabowo akan berpihak pada rakyat.
Dalam wawancara di hari yang berbeda (27/11), Guru Gembul dan Hendri Satrio turut mengungkap pandangannya terkait petimbangan kesehatan ataupun cara kerja Prabowo.
“Ibu-ibu perawat, ibu-ibu bidan itu doktrin sejak dia di kampusnya nanti kalau jadi bidan, jadi perawat, harus siap dibangunkan jam 03.00, jam 02.00 pagi kalau ada yang mau melahirkan. Itu adalah level perawat yang enggak sampai S1. Yang amanahnya hanya untuk satu bayi dan satu ibu. Untuk yang amanahnya 280 juta manusia di Indonesia, saya berharap komitmennya lebih,” tegas Guru Gembul.
Sementara, Hendri Satrio menjelaskan, ilmu komunikasi menurut Johns Hopkins University itu salah satu tantangan terberat pemimpin adalah listen to learn and learn to listen. Artinya, menurut Hendri, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau informasi-informasi itu ada filtrasinya, tetap Prabowo harus melihat sendiri kejadiannya seperti apa.
“Kan sekarang media massa banyak, media sosial juga banyak. Harusnya itu tidak menghambat Pak Prabowo untuk menyaksikan langsung kondisi negeri ini,” ungkap Hendri.
Beralih ke rekayasa legal, Prof. Susi membedah sisi otak dari perspektif hukum menggunakan doktrin Fruit of the Poisonous Tree.
Prof. Susi menjelaskan konsep “Fruit of the Poisonous Tree”. (Panitia Bedah Film Dirty Vote II/ Mia)
Pemerintahan yang lahir dari proses curang (dirty vote) niscaya menghasilkan produk hukum yang beracun. Ia mencontohkan “Aswanto-isasi” di Mahkamah Konstitusi (pencopotan hakim yang kritis), upaya pembajakan Komisi Yudisial (KY), hingga revisi UU Kementerian Negara sebagai bukti autocratic legalism—penggunaan hukum untuk melegalkan akumulasi kekuasaan tanpa batas.
Ongkos: Mitos Purbaya dan Feeding Mechanism
Dandhy menuturkan program MBG. (Panitia Bedah Film Dirty Vote II/ Mia)
Pada pilar ongkos, Dandhy membongkar narasi “efisiensi anggaran” yang dicitrakan positif oleh pejabat keuangan (Purbaya). Ia menegaskan, efisiensi ini bukan prestasi teknokratis untuk menyehatkan fiskal, melainkan strategi mengumpulkan sumber daya.
Dana yang dihemat dari pos-pos layanan publik pun dikumpulkan untuk membiayai program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“MBG ini adalah untuk membiayai mesin politik Prabowo,” ujar Dandhy.
Investigasi timnya menemukan bahwa rantai pasok program triliunan rupiah ini dikuasai oleh jejaring partai penguasa serta yayasan-yayasan milik militer dan polisi.
Dandhy juga menyindir ambisi rezim yang ingin meniru model ekonomi Cina atau Singapura.
“Apa jaminannya kita akan menjadi seperti Cina atau Singapura? Bukan menjadi Korea Utara?” sentilnya—yang mengutip juga dari pernyataan Bintang Emon—merujuk pada kombinasi represi militer dan ekonomi yang tertutup bagi kroni.
Penutup: Kartel Politik dan Alarm Perlawanan Sipil
Menutup bedah anatomi kekuasaan itu, Dra. Mudiyati melengkapi analisis dengan menyoroti matinya fungsi parlemen sebagai penyebab mulusnya orkestrasi “otot, otak, dan ongkos”.
Dra. Mudiyati memaparkan kondisi matinya fungsi parlemen. (Panitia Bedah Film Dirty Vote II/ Mia)
Ia menilai sistem politik Indonesia telah terperangkap dalam “kartelisasi”. Partai politik terjangkit sindrom FOMO (Fear of Missing Out)—ketakutan tertinggal gerbong kekuasaan dan kehilangan akses terhadap sumber daya negara—sehingga berbondong-bondong masuk koalisi pemerintah.
Ia memaparkan, oposisi nihil karena semua partai masuk dalam kartel. Akibatnya, fungsi check and balances mati. Keputusan di parlemen bukan lagi perdebatan gagasan, tapi stempel dari kesepakatan elit partai yang homogen.
Merespons realitas politik yang tertutup itu, Dandhy menyindir narasi ketidakberdayaan. Ia mengungkap, Dirty Vote II bukanlah “batu nisan demokrasi” yang menandakan kematian harapan.
“Kalau dengan film ini dianggap batu nisan, ya silakan meratap. Bayar pajak baik-baik, nanti kenaikan PPN 12% kalian bayar ya kan, digebukin polisi ya diam aja, gitu ya, silakan kalau mau menjadikan batu nisan,” ujar Dandhy menyindir sikap pasrah.
Sebaliknya, Dandhy memosisikan film ini sebagai “alarm” dan strategi “buka kartu”. Dengan memetakan struktur oligarki secara telanjang, masyarakat sipil kini memegang peta kekuatan lawan yang sebelumnya tersembunyi.
Penulis: Raffael Nadhef