Aksi Mahasiswa Tak Didengar, Perppu Cipta Kerja Tetap Disahkan

Aksi penolakan pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh ribuan massa aksi dari Aliansi mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 20 Maret 2023. (dJatinangor/Ridho Danu)

dJatinangor.com – Aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Senin (20/3) sore. Mahasiswa sempat mencoba bertahan di depan Gedung DPR RI dengan orasi-orasi hingga melakukan ultimatum dan menutup ruas Jalan Gatot Subroto. Namun, hingga petang, tak ada satu pun perwakilan dari DPR RI yang menemui mahasiswa untuk berdialog, DPR justru resmi mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang pada keesokan harinya. 

Berdasar pantauan dJatinangor.com, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dari Unpad, UI, UPNVJ, UNJ, UIN Jakarta, UPJ, Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Moestopo, Universitas Pakuan dan Universitas Pattimura melakukan long march yang dimulai pada sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka bergerak dari titik awal Gerbang 10 Gelora Bung Karno atau depan kantor TVRI Jakarta, menuju ke depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Sekitar 40 menit setelah dimulainya aksi di depan Gedung DPR RI, rombongan massa lain dari Aliansi Universitas Budi Luhur, Universitas Islam Jakarta, Universitas Paramadina, Universitas Tanri Abeng, dan Indonesia Banking School menyusul dan bergabung. Hal ini, membuat kurang lebih ada 16 kampus yang berpartisipasi dalam aksi tersebut.

Adapun, tuntutan yang dibawa oleh Aliansi Mahasiswa dalam aksi tersebut ialah:

  1. Menuntut DPR untuk menolak Perppu Cipta Kerja
  2. Menuntut DPR dan Pemerintah tunduk akan konstitusi dan putusan MK
  3. Menuntut Pemerintah dan DPR untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna dengan melibatkan masyarakat sipil dalam proses Revisi Undang-Undang Cipta Kerja
  4. Menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk menolak Perppu Cipta Kerja karena pada dasarnya kegentingan memaksa yang didalilkan Presiden Jokowi tidak memenuhi syarat.

Saat tiba di depan gedung DPR, massa aksi langsung merusak kawat berduri yang terpasang. Mereka kemudian memanjat pagar depan gedung DPR untuk memasang spanduk-spanduk unjuk rasa. Massa juga melakukan aksi bakar ban sehingga asap hitam pun membumbung selama berjalannya aksi.

Orasi demi orasi dilantangkan oleh para pimpinan BEM dari masing-masing kampus, disertai nyanyian-nyanyian penyemangat aksi dari para mahasiswa. Terdengar beberapa kali dinyanyikannya lagu Buruh Tani, Totalitas Perjuangan, hingga Halo-Halo Bandung yang menggaungkan “Mari bung, Rebut kembali!” atas rumah para wakil rakyat.

“Kalau teriakan dan nyanyian kita tidak lagi didengar (oleh DPR), Tulisan-tulisan kita tidak lagi dilihat, maka ini saatnya kita rebut ‘rumah kita’ dari para wakil rakyat”, ujar Presiden Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo dalam orasinya.

Aksi penolakan Perppu Cipta Kerja juga dihadiri oleh dua kampus daerah yang datang jauh dari asalnya hingga ke ibukota, yaitu Universitas Padjadjaran dari Jatinangor, Sumedang, dan Universitas Pattimura dari Kota Ambon, Maluku. Kedatangan kampus daerah didasari oleh rasa tanggungjawab untuk mengawal kondisi yang sangat memprihatinkan di ‘istana’ para wakil rakyat di Senayan, Jakarta.

“Kami dididik bukan untuk menjadi mahasiswa yang hanya bisa diam. Ketika suara-suara mahasiswa di daerah tidak lagi didengar, kami akan datang dan terus bersuara di Ibukota,” ujar Presiden Mahasiswa Unpatti dalam orasinya.

Dua jam lebih aksi digelar, tak ada respon apapun dari pihak DPR RI. Sekitar pukul 17.21 WIB, massa menutup paksa jalan di depan gedung DPR RI dan melakukan ultimatum, mendesak agar pihak DPR menemui massa aksi, jika tidak, massa mengancam akan terus berdiri di jalanan. Akibatnya, lalu lintas di Jl. Gatot Subroto sempat terhenti total selama kurang lebih 12 menit, sebelum akhirnya kepolisian memaksa mahasiswa membuka jalan. Sedikit kericuhan pun sempat terjadi antara pihak kepolisian dan mahasiswa.

Hingga waktu maghrib, tak kunjung ada perwakilan dewan yang menemui. Namun, massa aksi tetap bertahan di depan gedung DPR RI.

Hari mulai gelap, perwakilan dari berbagai universitas pun melakukan diskusi di tempat, mereka menyebut telah mendapat kabar soal rencana pengesahan Perppu Cipta Kerja pada esok hari. Mendapat kabar ini, mahasiswa semakin memanas karena merasa tidak didengar sama sekali oleh para wakil rakyat. Aliansi mengancam akan menggelar aksi yang jauh lebih besar jika Perppu Cipta Kerja benar-benar disahkan DPR.

“Apabila memang besok (Selasa [21/3] -red) disahkan, kami menyepakati akan mengadakan konsolidasi lagi dan membangun lagi simpul-simpul kita yang ada di daerah. Panggil seluruh mahasiswa yang ada di daerah untuk ikut konsolidasi dan akan menggelar aksi yang lebih besar daripada ini,” tegas Fadli, Koordinator aksi, saat berbicara kepada media.

DPR Resmi Sahkan Perppu Cipta Kerja

Sesuai yang diprediksi mahasiswa, DPR RI sama sekali tak menggubris aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Selasa (21/3) pagi, DPR resmi mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Pengambilan keputusan pengesahan Perppu ini dibahas dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023.

Siaran langsung rapat paripurna di akun media sosial @dpr_ri pun dibanjiri komentar negatif yang mempertanyakan sikap DPR yang abai terhadap suara mahasiswa hingga tagar-tagar seperti #DPRMengkhianatiKonstitusi hingga #PerppuCiptakerPelecehanKonstitusi.

Ridho Danu, Ridwan Luhur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *