Ilkom Pangandaran, Ilmu Komunikasi atau Komunikasi Pariwisata?

“Aku sendiri juga sebetulnya masih kurang tahu, kurang paham, soalnya masalah tersebut masih jadi permasalahan yang ada di PSDKU sendiri, bukan cuma di Ilkom aja, tapi semua anak PSDKU, Ilkom terus Administrasi Bisnis, Peternakan dan lainnya itu masih pada memperbincangkan soal perpisahaannya itu,” ucap Agung Setiawan melalui sambungan telepon.

Kalimat di atas merupakan tanggapan Agung saat ditanya perihal perubahan status dan nama program studi di kampus Pangandaran yang hingga saat ini masih mereka pertanyakan juga. Agung adalah salah mahasiswa Ilmu Komunikasi (Ilkom) di Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) Pangandaran Universitas Padjadjaran (Unpad). Sepanjang 2019, dirinya diberi amanah untuk menjadi Koordinator Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi PSDKU.

Komunikasi dengan Agung dimulai saat ada sebuah tanggapan di jaring pendapat dan aspirasi untuk Prof. Rina yang dJatinangor buat. Di sana tertulis sebuah aspirasi dan pertanyaan dari salah seorang mahasiswa Ilkom Pangandaran terkait kejelasan akreditasi. Sebab, kabarnya akreditasi mereka tidak sama dengan Ilkom di Jatinangor, bahkan program studi (prodi) juga tidak sama.

Komunikasi Pariwisata Bukan Ilmu Komunikasi

Wacana terkait perubahan dan pemisahan prodi di PSDKU Pangandaran cukup membuat mahasiswa Unpad di sana kaget. Hampir semua prodi di sana yang awalnya menginduk dengan prodi di Jatinangor, akan memisahkan diri dan berdiri menjadi prodi baru. Salah satunya adalah Ilmu Komunikasi yang akan berubah menjadi Komunikasi Pariwisata.

Menurut Agung, kabar ini mereka dapat dari Koordinator Daerah (Korda) PSDKU dan pengelola di sana, bukan dari Prodi Ilkom Jatinangor. Hal ini tentu membuat mereka kecewa, mengingat sejak awal memilih program studi, mahasiswa Pangandaran disuguhkan pilihan Ilmu Komunikasi, dengan akreditasi yang sama dengan induknya di Jatinangor. Akan tetapi setelah beberapa semester berjalan, program studi ini berubah dengan akreditasi yang berbeda juga.

“Jadi intinya kayak gini, ketika dulu kita daftar, kita itu daftarnya Ilkom, Ilkom yang secara general, Ilkom Unpad yang sama dengan pusat. Sedangkan ada pembicaraan, bakal lulus (sebagai sarjana) Ilkom Pariwisata, kan aneh nantinya. Itu yang menjadi keresahan dan pertanyaan anak-anak (mahasiswa),” tambah Agung.

Meskipun bagi mahasiswa kabar perubahan ini masih rumor, akan tetapi ternyata perubahan tersebut benar adanya. Program Studi Ilmu Komunikasi di Jatinangor sudah merancang prodi baru tersebut. Kurikulum dan materi pengajaran sudah disiapkan dengan baik, termasuk Ketua Prodi Komunikasi Pariwisata tersebut.

Purwanti Hadisiwi, selaku Ketua Prodi Ilkom Unpad, yang bertempat di Jatinangor mengiyakan bahwa prodi Ilkom di Pangandaran akan berbeda dengan Jatinangor. Sebab, salah satu hal yang harus dilakukan oleh prodi di Pangandaran ialah mendukung ciri khas daerah dan potensi daerah dalam muatan mata kuliah.

“Pangandaran adalah sebuah tempat di mana pariwisata menjadi primadonanya, maka kami kepikiran, kita buka program studinya adalah Kompar, Komunikasi Pariwisata,” ucap Purwanti melalui sambungan telepon.

Maka dibualah kurikulum dan materi pengajaran Komunikasi Pariwisata yang juga dibenarkan oleh Agung. Saat ini, mata kuliah tersebut sudah masuk dalam kurikulum dan sudah diajarkan. Bahkan untuk beberapa mahasiswa angkatan 2016 yang mulai melakukan penelitian untuk tugas akhir, mereka juga diarahkan untuk menjadikan pariwisata sebagai topic penelitiannya.

Saat ditanya terkait nama dan akreditasi yang dicantumkan, Purwanti atau yang akrab disapa Bu Pur mengatakan bahwa pihak Ilkom Jatinangor sudah berniat menulis dan menyebutnya sebagai Prodi Komunikasi Pariwisata, akan tetapi kebijakan rektorat mengatakan, bahwa nama prodi di PSDKU harus sama persis dengan prodi induk, yaitu Ilmu Komunikasi.

“Namanya harus persis dengan prodi induk, yaitu Ilmu Komunikasi. Tapi muatannya ada pariwisata. Namanya tidak boleh berganti Komunikasi Pariwisata, jadi tetap sama, Ilkom tetap sama. Tapi muatannya ada mata kuliah Komunikasi Pariwisata di sana, di Jatinangor tidak ada mata kuliah Komunikasi Pariwisata, yang ada adalah Komunikasi Kesehatan, Komunikasi Politik,” jelas Purwanti terkait prodi Ilkom PSDKU.

Purwanti juga mengatakan, nantinya program studi di Pangandaran akan berbeda dengan di Jatinangor, akan tetapi masih menginduk atau dirinya menyebut dengan kata “masih digendong”, mengingat Ilkom Pangandaran adalah prodi baru. Hal itu membuat adanya akreditasi baru dan program-program yang sedikit berbeda dengan Ilkom Jatinangor.

Ilkom Pangandaran Kekurangan Tenaga Pendidik

Agung mengatakan bahwa kekecewaan tersebut hadir karena apa yang ada sangat jauh dari ekspektasi mereka. Jika dikatakan salah persepsi terkait prodi di Pangandaran, Agung mengamini, hanya saja satu hal yang dikeluhkan adalah minimnya sosialisasi dari Unpad terkait prodi ini. Sejak awal tidak ada penjelasan terkait perbedaan, maka keduanya mengatakan bahwa kekecewaan dan perbedaan ekspektasi dengan realita tersebut lumrah terjadi.

Selain ekspektasi tentang menjadi mahasiwa Ilmu Komunikasi Unpad yang terpatahkan, ada juga hal lain yang dikeluhkan yaitu sistem pengajaran yang tidak sama dengan Jatinangor. Mereka menyebutnya dengan istilah blocking class. Di mana satu mata kuliah akan diajarkan dalam waktu yang padat, misalnya mata kuliah A akan diajarkan di hari Senin, Selasa dan Rabu pada minggu yang sama. Akibatnya bukan hanya seperti diburu-buru, tapi juga tidak ada variasi mata kuliah yang diberikan.

“Kalau misalkan di Jatinangor, kuliah satu minggu itu bisa dapat tiga, atau empat, atau lebih mata kuliah. Kalau misalkan di PSDKU itu sedatangnya dosen. Kalau misalkan datangnya dosen yang hanya mengajar satu mata kuiah, ya satu mata kuliah itu saja selama seminggu. Kalau yang datang lebih dari satu, dua atau tiga, itu berarti seminggu dapat tiga mata kuliah,” cerita Agung dari balik gawainya di Pangandaran.

Padahal yang diharapkan tentunya adalah hal yang sama dengan yang didapatkan mahasiswa Jatinangor. Berkuliah setiap hari dengan variasi pelajaran dan penyampaian yang sesuai. Juga dengan kehadiran dosen yang teratur tanpa membebani mahasiswa untuk mencerna satu mata kuliah dalam waktu satu minggu secara penuh.

Hal ini diakui oleh Purwanti, alasan utamanya adalah kekurangan tenaga pendidik atau dosen untuk diberangkatkan ke Pangandaran. Jarak tempuh Jatinangor-Pangandaran yang memakan waktu tujuh jam juga menjadi alasan kenapa sistem kuliah di sana berbeda. Namun dirinya meyakini bahwa bobot perkuliahan dan materi yang disampaikan sama, meskipun hanya caranya yang berbeda.

Terkait hal tersebut, pihak Prodi Ilkom Jatinangor dalam hal ini Ketua Prodi menangkap adanya kekecewaan dari mahasiswa Pangandaran. “Mereka mengeluhkan, mengeluhkan tidak setiap waktu mereka memerlukan kami, kami ada. Jadi itu kendala yang besar yang saya juga sangat prihatin, tidak bisa mendampingi mereka setiap waktu mereka perlu kami,” ucapnya.

Saat ini pihak universitas memang tengah mengupayakan perekrutan dosen baru yang akan menetap di Pangandaran. Kuota untuk Ilmu Komunikasi menurut penuturan Purwanti adalah lima orang, hanya saja hingga saat ini yang lolos seleksi baru satu orang. Sehingga masih banyak kekurangan dosen untuk menunjang pendidikan dan pengembangan mahasiswa di Pangandaran.

Ketidaksiapan akhirnya menjadi kata yang disimpulkan oleh mahasiswa terkait PSDKU. Pembukaan prodi yang tidak dibarengi dengan tenaga pengajar dan fasilitas memadai menjadi implikasinya. Berdasarkan Purwanti, kebijakan pembukaan prodi baru di sana murni kebijakan rektorat atau universitas, dengan memilih prodi tertentu yang muatannya dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Priangan Timur. Ditambah syarat akreditasi A, membuat Ilmu Komunikasi terpilih dan bukan prodi lainnya di Fakultas Ilmu Komunikasi.

Selain masalah akademik, sebetulnya Ilkom Pangandaran juga mengalami kendala dalam hal kemahasiswaan, terkhusus dalam kegiatan dan status di himpunan mahasiswa atau Hima. Agung sebagai koordinator Pangandaran mengatakan bahwa Hima Ilkom Pangandaran belum memiliki kejelasan di AD/ART Hima Ilkom. Hal ini berkaitan dengan alur birokrasi yang berbelit dan sulitnya mengatur atau membuat suatu kegiatan. Namun hingga tulisan ini dibuat, Ketua Hima Ilkom belum merespon dan memberi kejelasan lebih lanjut.

Agung dan teman-teman di Pangandaran berharap masalah terkait kemahasiswaan ini juga akan segera terselesaikan. “Harapan aku juga sih, BEM Fikom bisa datang langsung ke sini anak-anak (Pangandaran) itu bisa menyampaikan langsung (aspirasi mereka),” tutur Agung menutup perbincangan malam itu.

 

Tamimah Ashilah

Editor: Erlangga Pratama