home Headlines, Kampus Ketua BEM dan BPM Fapsi Beri Klarifikasi Soal MoU BPM Fapsi

Ketua BEM dan BPM Fapsi Beri Klarifikasi Soal MoU BPM Fapsi

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail
Klarifikasi oleh pimpinan organisasi kemahasiswaan Fapsi Unpad, yakni Ketua BEM Kema Fapsi dan Ketua BPM Kema Fapsi pada Selasa (21/3), di Kampus Fapsi Unpad, Jatinangor. Foto oleh: Arkani Dieni.

JATINANGOR – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Pengawas Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BPM Kema) Fakultas Psikologi (Fapsi) Universitas Padjadjaran (Unpad) memberikan klarifikasinya terkait Memorandum of Understanding (MoU) yang disebar melalui akun ofisial Line BPM Kema Fapsi pada Senin (20/3) sekitar pukul 22.00 WIB. Isi dari MoU tersebut mencakup pernyataan pelarangan untuk melakukan aksi demonstrasi terkait dana kemahasiswaan yang sudah ditandatangani oleh pihak pimpinan fakultas beserta pihak BEM dan BPM Kema Fapsi Unpad.

Pelarangan terkait aksi demonstrasi ini menuai kritik dan saran dari pembaca. Pasalnya, pertama, belum ada kejelasan dari aksi demonstrasi yang dimaksud dan kedua, pelarangan ini dinilai membungkam hak mahasiswa untuk beraspirasi.

Menanggapi hal itu, BPM Kema Fapsi Unpad pada sekitar pukul 13.00 WIB, melalui akun ofisial Line-nya, mengeluarkan Press Release yang berisi konfirmasi atas MoU yang telah dikeluarkan beserta pernyataan akan dilakukan kajian ulang dan audensi dengan pihak Dekanat Fapsi Unpad. dJatinangor pun mencoba melakukan konfirmasi kepada Ramdhan Eko Prasetyo selaku Ketua BEM Kema Fapsi Unpad dan Aufar Lazawardi Sidik sebagai Ketua BPM Kema Fapsi Unpad.

Ketua BEM Kema Fapsi Unpad yang akrab disapa Pras itu mengatakan bahwa pihak kemahasiswaan dari Fapsi Unpad memang tidak menghadiri konsolidasi terkait audiensi dengan Rektorat yang diadakan pada Senin (20/3) malam. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan lain yang harus dihadiri. Oleh karena itu, mereka belum mengetahui jalannya konsolidasi tersebut secara keseluruhan.

“Lalu kami mendapat informasi akan dibentuknya tiga komite yakni, media, kajian dan aksi. Melihat tiga komite ini sebenarnya Fapsi menyetujui secara struktur. Tapi karena ketidaktahuan ini dan kita rilis ini sebenarnya jam 18.00, sedangkan dipubliaksikannya sekitar pukul 22.00 saat teman-teman melakukan konsolidasi. Kita melakukan publikasi melalui BPM Fapsi atas persetujuan BEM dan BPM Kema Fapsi”, terang Pras.

Pada awalnya MoU ini mendapat penolakan dari Pras, dalam artian perlu adanya pengkajian ulang. Namun, menurutnya disebabkan keterbatasan waktu dan terdapat kekhawatiran tersendiri dari Manajer Kemahasiswaan terhadap aksi ini maka akhirnya dipubliaksikan.

“Nah, sebenarnya di Fapsi ini (tidak hanya Fakultas Psikologi di Unpad saja) memiliki budaya dalam menyuarakan pendapat tidak dengan cara demo. Melainkan dengan cara aksi kajian dan data. Itu aksi yang kami tahu”, kata Pras.

“Lalu, Manajer Kemahasiswaan kami mendengar informasi dari manajer kemahasiswaan lain bahwa akan ada demo, yang sebenarnya masih berupa isu. Karena kami kurang bijak dalam menanggapi suatu isu yang memang belum tentu akan terjadi, kami memohonkan permintaan maaf,” sambungnya.

Karena MoU tersebut sudah tersebar, akhirnya pihak internal Kema Fapsi pada Selasa (21/3) pagi melakukan diskusi dan memutuskan untuk menghapus MoU tersebut dari akun ofisial Line BPM Kema Fapsi. Jadi, menurutnya ini memang murni kekeliruan dalam komunikasi. Ia pun memperjelas bahwa akan direncanakan untuk melakukan audiensi dengan pihak Dekanat Fapsi Unpad.

Aufar Lazawardi Sidik sebagai Ketua BPM Kema Fapsi Unpad pun memberikan tanggapannya, “Harapannya dari BPM Kema Fapsi bisa mengeluarkan Press Release lagi pada hari ini yang berisi klarifikasi dari MoU kemarin yang baiknya merupakan solusi untuk semua orang agar haknya tidak direnggut dalam bersuara,” terangnya.

(Hilda Julaika)

Editor: Gerhan Zinadine Ahmad

The following two tabs change content below.