Menyoal Proyek Jurassic Park di Pulau Rinca dari Sudut Pandang Aktivis Lingkungan

null

Foto viral di media sosial memperlihatkan seekor komodo yang menghadang truk proyek pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, NTT. (Sumber: Instagram @gregoriusafioma)

Akhir Oktober lalu, publik dihebohkan dengan foto Komodo yang berhadapan dengan truk di Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca. Foto tersebut beredar di media sosial, alhasil isu mengenai pembangunan “Jurassic Park” di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perhatian dan simpati publik, membuatnya sempat menjadi trending topic dengan tagar #SaveKomodo.

Proyek Jurassic Park di Pulau Rinca tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dikembangkan oleh Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek tersebut mencakup pembangunan sarana prasarana, reservoir SPAM, dan pengaman Pantai Lohbuaya.

Rio Rompas, team leader kampanye hutan (forest campaign) Greenpeace Indonesia, mengatakan Greenpeace Indonesia mendesak agar seharusnya proyek itu dihentikan, berdasarkan beberapa alasan berikut.

Pertama, proyek tersebut akan berdampak serius terhadap habitat Komodo, spesies kadal terbesar dan satu-satunya binatang purba yang masih hidup di dunia ini.

“Taman Nasional Komodo ini ditetapkan sebagai wilayah lindung, taman konservasi, dan tentu itu ada aspek-aspek konservasi yang merupakan bagian dari aspek lingkungan. Selain itu, UNESCO juga sudah menetapkan taman komodo ini sebagai warisan dunia dan komodo sebagai hewan yang memiliki habitat asli. Artinya kalau itu hilang akan berimplikasi serius kepada komodo itu sendiri karena terputus siklus dan ekosistemnya,” ujar Rio.

Kedua, soal skema dari wisata turis massal ini membuat banyak pendatang baru yang kemudian interaksi terhadap hewan itu sendiri itu akan menjadi sangat intens. Ketika pembangunan proyek ini masih berlangsung saja, sudah banyak benda-benda asing yang mengganggu habitat komodo, contohnya truk-truk yang terlihat pada foto viral di media sosial.

“Setelah pembangunan ini akan ada villa-villa, jalanan baru, yang akan menghilangkan gambaran komodo yang hidup di habitat asli kepulauan. Itu akan membuat komodo merasa asing,” kata Rio.

Ketiga, masyarakat adat sekitar juga akan terdampak. Akses masyarakat terhadap pulau komodo itu akan tertutup karena tempat wisata tersebut dikatakan akan mengusung konsep premium.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Presiden Jokowi sudah angkat bicara mengenai proyek tersebut pada 1 Oktober 2020 lalu. “Juga penataan di Pulau Rinca di mana kita bisa melihat Komodo, juga dilakukan penataan yang disesuaikan semuanya ini dengan alam yang ada di lingkungan kawasan itu sehingga kelihatan sangat natural, siapa pun yang berkunjung, dan kawasan Labuan Bajo akan menjadi sebuah kawasan yang betul-betul memang premium.”

Kawasan premium tersebut juga menjadi permasalahan bagi Rio. Rio mengatakan, tempat itu akan menutup akses bagi masyarakat adat sekitar. Wisata di Pulau Komodo pada dasarnya mengusung konsep eco-wisata, di mana masyarakat lokal seharusnya juga terlibat dan membuat pariwisata tersebut bersifat berkelanjutan.

“Konsep tempat itu akan premium, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Kita belum tahu pasti apakah pariwisata itu bisa menambah investasi yang lebih banyak bagi pendapatan negara, atau justru malah akan meminimalisir akses masyarakat terhadap kawasan tersebut,” jelas Rio.

Masyarakat adat di sekitar Pulau Komodo memiliki ikatan kultural yang sangat kuat dengan komodo. Rio menyinggung perihal cerita rakyat di mana masyarakat adat di sana dan Komodo merupakan saudara kembar. Berbeda ceritanya dengan masyarakat dari luar atau wisatawan asing.

“Interaksi yang dilakukan masyarakat adat atau lokal dengan pendatang dari luar itu pasti berbeda, karena masyarakat adat pasti tidak akan mengganggu saudaranya, kalo dari luar belum tentu karena dia tidak memiliki ikatan secara kultural,” ujar Rio.

Terakhir, pembangunan proyek Jurassic Park Pulau Rinca tersebut ada kaitannya dengan UU Cipta Kerja yang secara keseluruhan isinya dapat menurunkan kualitas lingkungan atau mereduksi perlindungan lingkungan dari pasal-pasal yang diubah, terutama masalah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Sebelumnya di UU Cipta Kerja, terkait dengan AMDAL itu beberapa ada hubungannya dengan rencana pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca. Lalu ternyata KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sendiri kemudian mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa proyek pembangunan di Pulau Rinca itu tidak perlu AMDAL.”

Menurut Rio, tidak adanya AMDAL tentu akan berpengaruh buruk, karena AMDAL itu bukan hanya sebagai instrumen lingkungan saja, tapi juga instrumen bagaimana pembangunan tersebut dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar. (Fariza Rizky Ananda)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *