KPID: Kami Membatasi Bukan Melarang

Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Dedeh Fardiah, M.Si, memaparkan hal terkait surat edaran KPID Jawa Barat, Jumat (8/3). Surat edaran tersebut menimbulkan pro dan kontra, karena KPID membatasi pemutaran 17 lagu di lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat.
Foto: Athaya Soraya A

Musik merupakan bahasa yang universal, musik menyatukan orang-orang dengan latar belakang berbeda. Oleh karena itu, musik memiliki banyak pasang telinga sebagai penikmatnya.

Namun akhir-akhir ini para penikmat musik khususnya di Jawa Barat, dikagetkan dengan sikap KPID Jawa Barat. Dikutip dari laman berita Katadata.co.id “Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat membatasi pemutaran dan penayangan 17 lagu berbahasa Inggris karena dianggap memuat konten cabul. Lagu-lagu tersebut merupakan karya penyanyi populer, dari Agnes Monica, hingga artis internasional seperti Ariana Grande, Bruno Mars, dan Ed Sheran.” Berita tersebut ditulis dengan judul Jawa Barat Batasi Pemutaran Lagu Agnes Monica hingga Ed Sheran, diunggah pada Rabu (27/2).

Sikap KPID tersebut tentu menyulut pro kontra. Menanggapi peristiwa tersebut, Fikom Unpad tak tinggal diam. Pada Jumat (8/3) acara diskusi yang dinamakan “Dialog Publik: Menyikapi Pembatasan Siaran Lagu oleh KPID Jawa Barat.” dialog publik dilaksanakan di ruang Oemi Abdurrahman, gedung satu, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Jatinangor. Dialog publik tersebut menghadirkan Dr. Dedeh Fardiah, M. Si (Ketua KPID Jabar), Dr. Eni Maryani (Dosen Fikom Unpad), M. Zen Al-Faqih, SH., SS., M.Si. (Praktisi Hukum dan Advokat Peradi), Hinhin Agung Daryana, M. Sn. (Musisi) dan dihadiri oleh beberapa dosen Fikom Unpad, penyiar radio, dan mahasiswa Fikom Unpad.

Acara dimulai dengan sambutan dari Dekan Fikom Unpad Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S. Sos, SH, Msi. Dalam sambutannya beliau berharap terdapat output yang dihasilkan dan dapat menjadi solusi dengan konteks agar penyiaran di Indonesia lebih baik lagi.

Di awal, Ketua KPID Jawa Barat Dr. Dedeh Fardiah, M. Si memaparkan hal terkait latar belakang surat edaran yang dikeluarkan KPID, ini menjadi pengantar ke acara inti, yaitu diskusi. Beliau memaparkan keluarnya surat edaran nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019 menimbulkan banyak mispersepsi. KPID melakukan pembatasan, bukan pelarangan.

“Tidak semua lagu berbahasa Inggris, sesuai Pasal 20 ayat 1. Wewenang kami di wilayah Jawa Barat dan penyiarannya. Radio dan televisi yang menggunakan ranah frekuensi publik,” terangnya.

Lembaga penyiaran seperti RRI, TVRI, saluran televisi swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas dilarang memutar 17 lagu tersebut pukul 03.00 – 22.00. Lagu-lagu berbahasa Inggris tersebut terkategori pada wilayah dewasa. Sesuai dengan UU Penyiaran No. 32 dan P3SPS tahun 2012 oleh KPI Pusat. Ke 17 lagu tersebut hasil pengerucutan dari 86 lagu. Pelarangan tercipta dari pengaduan masyarakat yang berjumlah 52 pengaduan. Pada 11 Oktober diadakanlah rapat pleno antara KPID Jabar dengan para ahli membahas pengaduan tersebut.

Menurut Pakar Hukum Media, M. Zen Al-Faqih, SH., SS., M.Si. kewenangan dan wewenang merupakan dua hal yang berbeda. KPI sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran, kewenangannya sudah jelas diatur pada Pasal 7 ayat 2 UU Penyiaran. “Ketika saya mencari di mana wewenang KPI membuat surat edaran, itu tidak ada,” pungkasnya.

Menurut Hinhin Agung Daryana, M. Sn dari kacamata seniman, adanya larangan tersebut membuat beberapa stasiun tv atau radio mengalami penurunan rating, dan malah membuat orang penasaran lalu mengaksesnya, terutama pemuda. Mereka mengakses melalui medium yang lain. “Lirik bisa sangat bebas mengekspresikan apa yang dibenak kita sebagai seorang musisi bahkan tidak ada seorangpun yang bisa membatasi termasuk pemerintah,” ucapnya.

Setelah pemaparan dari masing-masing pembicara, diskusi dimulai. Termin pertanyaan mulai dibuka. Hadirin antusias, diskusi berlangsung cair. Tak hanya pertanyaan, peserta juga memberi saran yang mungkin bisa KPID pertimbangkan selain melakukan pelarangan pemutaran 17 lagu barat. Salah satu pertanyaan yang seringkali diajukan adalah urgensi dari adanya aturan tersebut dan metode apa yang digunakan untuk menetapkan bahwa lagu tersebut untuk orang dewasa. Menurut salah satu Akademisi Fikom Unpad, Deta Rahmawan, urgensinya sebuah aturan yang hendak dikeluarkan harus berdasarkan data. Bila tidak ada data penunjang dibuatnya sebuah aturan, maka dampaknya dari aturan tersebut diberlakukan tidak akan terukur. Jadi untuk apa aturan tersebut dibuat.

Lagu-lagu yang dilarang pemutarannya oleh KPID tersebut merupakan hasil dari 52 aduan, dan 30an alat pendeteksi siaran pada televisi dan radio. Selain kedua alasan tersebut, KPID Jabar juga meminta pendapat para ahli, salah satunya dengan ilmu semiotika. Namun KPID Jabar tidak memperinci metode apa saja yang digunakan, dan berkilah saat ditanyakan akses untuk naskah akademik yang terbit sebelum peraturan dibuat. Terkait label parental advisory (label yang digunakan untuk menandai sebuah lagu mengandung konten dewasa atau eksplisit) , sebenarnya KPID Jabar memiliki metode sejenis, sayangnya kurang dikelola dengan baik.

Novita Caesaria

Editor: Tamimah Ashilah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *