Mengenal Mekanisme Pilrek Unpad di Era PTN-BH

Penandatanganan berkas administratif 8 bakal calon rektor unpad dari PPR kepada MWA yang diadakan di Executive Lounge, Kampus Unpad Dipati Ukur, Jumat (14/9/2018). Foto oleh: Tamimah Ashilah

Bertempat di Executive Lounge Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) Dipati Ukur, Panitia Pemilihan Rektor (PPR) Unpad melaksanakan serah terima dokumen tes yang sudah dijalani oleh 8 bakal calon rektor Unpad kepada Erri N. Megantara, Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat (MWA).

Selanjutnya MWA mengadakan rapat pada Sabtu (15/9) guna mengerucutkan 8 calon menjadi 3 nama yang akan bertarung menjadi rektor Unpad. Pada Senin (17/9) hasil pengerucutan akan diumumkan kepada publik secara resmi melalui http://pilrek.unpad.ac.id. Berbeda dengan pilrek sebelumnya, ini adalah kali pertama Unpad mengadakan Pilrek setelah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2014.

Dalam pilrek kali ini PPR bekerjasama dengan MWA. Dalam pelaksanaannya PPR dan MWA memiliki wewenang yang berbeda dalam pemilihan rektor.

“PPR nggak bisa milih rektor, nanti MWA yang akan merapatkannya, namun kami tetap kerjasama dengan MWA dalam pemilihan ini,” ujar Dewangga Dananjaya, PPR dari elemen mahasiswa, kala diwawancarai setelah acara serah terima berkas administrasi 8 bakal calon rektor Unpad, 15 September 2018, di Executive Lounge kampus Unpad Dipati Ukur.

Ditanyai di waktu dan tempat yang bersamaan, Ketua PPR, Diana Harding, menyatakan akan terus berkoordinasi dengan MWA. “Setelah ini kami masih berkoordinasi. Setelah pengerucutan, PPR akan membuatkan spanduk, uji publik, serta penyampaian visi-misi. Lalu, nanti dilaksanakan sidang terbuka umum (11 Oktober 2018), dan itu juga masih tugas PPR,” ujarnya.

MWA, PPR, dan Senat Akademik

Panitia Pemilihan Rektor adalah panitia yang dibentuk oleh MWA untuk menyelenggarakan kegiatan pemilihan rektor dan bertanggung jawab kepada MWA. Sedangkan MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.

Sebelum berstatus sebagai PTNBH, pilrek Unpad ditentukan oleh Senat Akademik. Berbeda dengan sekarang, Senat Akademik masuk menjadi bagian MWA. Perbedaan tugas dari MWA dan Senat Akademik saat ini terletak pada objek pengawasan mereka. Jika MWA mengawasi bidang non akademik, Senat Akademik mengawasi bidang akademik.

Hal teknis mengenai pemilihan dan pengangkatan rektor Unpad yang sudah berstatus PTN BH tertuang dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 tahun 2017. Mengutip pernyataan Diana, PPR membantu MWA pada tingkatan pelaksanaan teknis, seperti penerimaan berkas bakal calon rektor dan pelaksanaan uji kompetensi para bakal calon rektor, yang hasilnya diserahkan kepada MWA untuk menentukan 3 calon rektor.

“Lima belas orang dari MWA, menteri, gubernur (yang bisa memilih). Tidak semua dosen unpad memilih seperti dulu. Jadi nanti setelah sidang terbuka, semua publik bisa liat dan bisa bertanya dan diskusi. Sore harinya, langsung dilaksanakan sidang tertutup oleh MWA,” Diana menambahkan.

Erri selaku sekretaris eksekutif MWA yang juga akan ikut menentukan rektor Unpad menyatakan pelaksanaan pilrek Unpad sudah sesuai dengan pilrek PTNBH yang otonom.

“Kan sekarang PTNBH—udah istilahnya mandiri, dia boleh berusaha sendiri. Jadi diharapkan ke depan itu justru bantuan dari pemerintah itu lebih dikurangi. Kalau mandiri maka silakan otonom, sehingga seperti buka tutup prodi dan lain-lain (pemilihan rektor) itu boleh sendiri,” ujarnya.

Saat pelaksanaan rapat tertutup MWA guna menentukan rektor Unpad terpilih, ada dua elemen MWA yang tidak memiliki hak suara, yakni Rektor Unpad dan Ketua Senat Akademik yang sedang menjabat, seperti tertuang pada PP Nomor 51 tahun 2015 pasal 22 ayat 3.

Perlu diketahui, meskipun tidak seperti pilrek sebelumnya dimana kewenangan menentukan rektor berada di tangan Senat Akademik, PP Nomor 51 tahun 2015 telah menyebutkan, ada 6 wakil Senat Akademik dalam MWA. Sehingga, 6 perwakilan Senat Akademik di MWA akan memiliki suara di penetapan rektor Unpad nantinya.

Penyerahan berkas administratif 8 bakal calon rektor unpad dari PPR kepada MWA yang diadakan di Executive Lounge, Kampus Unpad Dipati Ukur, Jumat (14/9/2018). Foto oleh: Tamimah Ashilah

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rektor

Saat mewawancarai Sekretaris MWA, dJatinangor menanyakan tata rencana MWA bersama Rektor terpilih nantinya dalam merealisasikan visi Unpad sebagai world class university. “Kita kan nanti lihat programnya, jadi apa program rektor terpilih untuk kesana (menuju world class university) dan gagasannya juga,” ujar Erri.

“Tiga calon rektor yang sudah dikerucutkan nanti akan memaparkan program-program mereka yang sesuai dan bisa dicapai dalam rensra (rencana strategis) Unpad. Nanti itu kita lihat tanggal 11 Oktober,” tambah Erri.

Kamis, 11 Oktober 2018 akan menjadi panggung bagi 3 calon rektor yang sudah disepakati MWA untuk meraih perhatian khalayak Unpad, mulai dari civitas akademika, kementrian terkait, juga alumni Unpad. Oleh karena itu, pada hari itu, sidang pleno akan dilakukan secara terbuka, hanya saja dengan kuota yang terbatas.

“Terbatas itu karena kesanggupan tempatnya menampung saja,” ujar Dewangga.

Sebelum menuju 11 Oktober 2018, 3 calon rektor terpilih akan melewati masa sosialisasi. “Akan ada pemasangan spanduk juga, tempatnya sudah kami sediakan supaya teratur,” ujar Erri.

Jika ada civitas akademika Unpad yang ingin mengundang dan mengadakan dialog dengan ketiga calon rektor pun dipersilahkan oleh pihak MWA, dengan langsung menghubungi ketiga calon rektor yang ada.

“Jadi sifatnya kan terbuka ya, jadi siapa yang berkepentingan untuk melihat kita silakan saja,” tutup Erri memaparkan rapat pleno terbuka yang akan diadakan pada minggu kedua Oktober nanti.

Nadhen Ivan/Deira Triyanti Putri

Editor: Ananda Putri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *