Kisah Warga RW 11 Taman Sari yang Masih Melawan

Situasi proses penggusuran sejumlah rumah di RW 11 Taman Sari , Bandung Wetan pada Rabu (14/3) siang.

Taman Sari sebuah kelurahan dengan luas wilayah 102.000 hektare yang terdaftar pada kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Bandung Wetan memiliki luas total 339.000 hektare (Statistik Daerah Kecamatan Bandung Wetan 2015). Tercatat ada 20 Rukun Warga (RW) di kelurahan Taman Sari.

Salah satu RW di Taman Sari,  RW 11, sejak Juli 2017 dikabarkan mendapat pemberitahuan mengenai pembangunan rumah deret di daerahnya. Pembangunan rumah deret ini adalah inisiasi dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku adalah sebuah proyek nasional yang dicanangkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dalam situs web kotaku.pu.go.id dijelaskan, program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung program 100 persen akses universal air minum, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia, yang tersebar di 269 Kabupaten atau kota, pada 11.067 Desa/Kelurahan. RW 11 Taman Sari salah satu wilayah yang terkena program ini. Pada 24 Februari 2018 dJatinangor sempat berkunjung ke Taman Sari. Saat itu warga bersama para aktivis sedang menggelar acara bertema Pembukaan Festival Taman Sari Melawan.

Acara ini diinisiasi oleh aksi solidaritas kolektif dari berbagai komunitas juga warga RW 11 Taman Sari yang masih menolak pembangunan rumah deret di sana. Malam itu, dJatinangor berkesempatan berbincang dengan Eva Eryani, salah seorang warga yang turut serta memberikan nyanyian protesnya dalam acara pembukaan Festival Taman Sari Melawan.

“Pemkot sering mengklaim bahwa tanah ini tanah Pemkot gitu kan, sebenernya apa? Tanah pemkot itu seharusnya mereka dari dulu—mereka kan mengklaimnya kalo dulu ini sudah dibeli dari tahun 1993. Itu belum jelas juga siapa yang punya tanahnya. Itu sebelum kemerdekaan. Kalo masa peralihan kan seharusnya mereka memperbaharui—dari jaman Belanda,” ujar Eva.

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi yang jelas dan menunjukkan akta-akta tanah yang jelas. “Ini kan dari dulu warga juga udah ngegarap tanah di sini, kayak Pak Sukiman, dia dari jaman sebelum kemerdekaan ada di sini,”  tambahnya.

Suasana pembukaan acara Festival Taman Sari Melawan di RW 11 Taman Sari yang dihadiri oleh beberapa warga dan aktivis pada Sabtu (24/2) malam. Mereka bersama-sama menolak adanya pembangunan rumah deret di RW 11 Taman Sari.

Warga sedari dulu sudah ada yang pernah mencoba mensertifikat tanah garapan yang ada di sana, namun pemkot tidak menggubris keinginan warga untuk mensertifikat tanahnya. “Kalo memang pemkot sendiri mengakui ini tanahnya, seharusnya datang ke warga dan beritahu kalo ini tanah pemkot dari dulu. Kalo tidak disosialisasi seperti itu kan warga juga kan kalo tanahnya mereka bisa disertifikat kan, mah dari dulu kita udah minta gitu, dan pemkot pun tidak merespon apapun,” Eva kembali menambahkan.

Hal berbeda didapatkan dJatinangor kala mewawancarai pihak kecamatan Bandung Wetan mengenai kepemilikan tanah ini. “Jadi tanah itu dari 1921 itu menjadi tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah kota Bandung. Mereka dulu tuh sewa dari tahun 1950 tinggal di sana, sementara belum digunakan oleh pemerintah ya jadi dibiarkan,” ujar Nono Sumarno, Kepala Satuan Keamanan dan Ketertiban (Kasat Tamtib) Kabupaten Bandung Wetan.

Menurutnya, saat ini pemerintah ingin menjadikan tempat kumuh menjadi indah dengan proyek pembangunan rumah deret ini. Penggusuran yang dilakukan pemerintah juga dikatakan oleh Nono akan diberikan penggantian uang ganti rugi, bagi warga yang rumahnya memiliki nomor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Tiap penggantian itu, tiap satu rumah dapat penggantian—dan itu kerohiman (dana ganti rugi), sedangkan yang ngontrak itu hanya dipindahkan dulu nanti kembali lagi kesana, lima tahun gratis,” tambah Nono.

Nono mengaku bahwa sosialisasi sudah dilakukan kepada warga secara bertahap, mulai dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3), kemudian kecamatan, lalu berlanjut ke kelurahan, lalu sosialisasi ke RW.

Tanah Masih Disengketakan

Perbedaan-perbedaan versi pendapat yang ditemukan oleh dJatinangor, memberikan ruang untuk mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, untuk mencari data dan perundang-undangan yang berlaku mengenai sengketa tanah di kawasan RW 11 Taman Sari.

Mengacu pada SK DPKP3 Pemerintah Kota Bandung nomor 538.2/1375A/DPKP3/2017. SK yang berisi tentang penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan rumah deret Tamansari. Pembangunan ini mengacu pada UU No.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Menurut penuturan Riefki Zulfikar Asisten Pembela Umum Departemen Perburuhan dan Miskin Kota, sampai saat ini warga RW 11 dengan dampingan LBH masih terus memperjuangkan tanah ke pengadilan. Menurut Zulfikar, banyak masalah dalam pembangunan di Taman Sari. Mulai dari segi pengadaan tanah, izin lingkungan, juga dalam penentuan kompensasi.

“Kalau kita ngelihat dalam kerangka kan itu proyek pemerintah, tapi kan tetap ya—maksudnya ini harus sesuai dengan aturan dong. Ketika ini mau diadakan pembangunan, artinya juga—mereka kan dasarnya Undang-undang pembangunan nomor 20 tentang pembangunan untuk kepentingan umum, pertamanya itu harus ada konsultasi publik dulu, konsultasi yang bener lah segala macem, di situ warga boleh keberatan, ketika keberatan pun boleh gugat lagi si pemerintahnya,” Zulfikar menambahkan.

Pembangunan yang Terus Berjalan di Tanah Sengketa

Spanduk terpampang di atas puing-puing rumah warga RW 11 Taman Sari yang telah digusur (14/3). Spanduk itu bertuliskan bahwa pembangunan masih bisa tetap berlanjut berdasarkan UU No.5 tahun 1985.

Meski pengadaan tanah RW 11 Taman Sari masih disengketakan, pembangunan dan penggusuran masih terus berjalan. Pada kesempatan selanjutnya di tanggal 14 Maret 2018 dJatinangor melihat langsung keadaan Taman Sari dengan alat-alat berat yang sedang bekerja. Terdapat spanduk yang bertuliskan bahwa pembangunan masih bisa tetap berlanjut berdasarkan UU No.5 tahun 1985.

Undang-undang itu berisi tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dan tercantum tulisan Kuasa Hukum Pimpro.

Hingga tulisan ini diterbitkan, pembangunan masih terus berlanjut. Warga RW 11 Taman Sari bersama aksi solidaritas kolektif dalam rangka melawan penggusuran di Taman Sari masih terus beraksi untuk kembali mengambil dan menuntut pembangunan di Taman Sari dihentikan sampai sengketa diselesaikan di persidangan.

 

Nadhen Ivan

Editor: Gerhan Zinadine Ahmad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *