Unpad Punya Miniatur MK

Wawancara dengan Fadhil Pijar, Ketua Mahkamah Mahasiswa periode 2017-2018 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 29 Maret 2018 Foto oleh: Ventriana Berlyanti

Pada  2016, rampungnya AD/ART Kema yang berubah menjadi Peraturan Dasar pada tahun 2017 diiringi juga dengan wacana pembentukan lembaga yudikatif di Universitas Padjajaran. Setelah 2016 dibentuk panitia selesi (Pansel), ditunjuklah 5 orang hakim yang akan bertugas di sebuah lembaga kemahasiswaan Universitas Padjajaran di bidang yudikatif. Lembaga ini bernama Mahkamah Mahasiswa. Pada Oktober 2017, Mahkamah Mahasiswa resmi berdiri.

Sebagaimana tugas dan fungsi sebuah lembaga yudikatif, Mahkamah Mahasiswa (MM) ada sebagai cerminan batas jelas fungsi-fungsi dari ketiga lembaga kemahasiswaan di Universitas Padjajaran, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai lembaga eksekutif, Badan Pengawas Mahasiswa (BPM) sebagai lembaga legislatif, dan MM sebagai lembaga yudikatif. Sifat pasif legislatif sebuah lembaga yudikatif menjadikan tugas MM sebagai penegak peraturan, regulasi dan undang-undang yang dibuat oleh BPM. Peraturan yang ditegakkan oleh MM sebagaimana diatur dalam Perdas dan Perma No.2 tahun 2016 tentang Mahkamah Mahasiswa, kewenangan MM dicita-citakan adalah untuk pengujian terhadap peraturan BPM, penyelesaian sengketa Prama, sengketa keuangan organisasi, dan penurunan ketua lembaga eksekutif.

Keanggotaan dan kerja Mahkamah Mahasiswa sudah diatur dalam sebuah struktur sistematis. Terdapat tiga badan dalam MM, yaitu mahkamah, kepaniteraan, dan sekretariat jenderal. Mahkamah berisi 5 orang hakim yang diseleksi oleh pansel. Kelima hakim ini bertugas memimpin sidang dan sebagai presidium dari MM. Sementara kepaniteraan merupakan badan yang membantu segala hal mengenai persidangan, dimulai dari berkas, hingga pelaksanaan sidang. Sekjen berperan membantu masalah keorganisasian MM, seperti sumber daya manusia, staff, kebendaharaan dan kesekretariatan. Staff di MM direkrut oleh para hakim. Lembaga ini kini memiliki 30 orang anggota yang tersebar dari 16 fakultas di Universitas Padjajaran.

Fungsi-fungsi dan tugas MM yang dititik beratkan pada sengketa dalam Prama beriringan dengan fungsi dan tugas BEM dan BPM. BEM berperan mengisi jabatan sebagai badan pelasana Prama. Pihak yang menyeleksi dan membuat peraturan  mengenai Prama adalah BPM. Sementara MM berperan menegakkan peraturan-peraturan yang ada.

“Misalnya ketika hasil penghitungan Prama bermasalah, sudah ada satu calon yang dimenangkan dengan sekian suara.  Tapi calon kedua yakin bahwa hasil suara tidak seperti itu. Itu bisa dipermasalahkan dan dibawa ke MM,” ujar Fadhil Pijar, Ketua Mahkamah Mahasiswa periode 2017-2018.

Bercita-Cita Melakukan Fungsi Legislatif Sebagaimana Mestinya

MM dicita-citakan bisa melakukan fungsi sebagaimana fungsi lembaga yudikatif. Sebagai lembaga legislatif, BPM memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Bila undang-undang yang ditetapkan memiliki sanksi, sebelum adanya MM, BPM juga-lah yang memberikan dan menindak sanksi yang menimpa suatu pihak. Padahal, lembaga legislatif tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan hukuman.

Penegakan peraturan sebagai fungsi MM kini masih terbatas seputar sengketa dalam Prama di Universitas Padjajaran. Peraturan MM yang mengatur soal organisasi kemahasiswaan masih dalam proses. Penindaklanjutan MM terhadap suatu persoalan, baik itu Prama, maupun pengaduan lainnya baru bisa diproses bila terdapat pelanggaran dan ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak tersebut kemudian bisa membuat gugatan yang diajukan ke kepaniteraan MM. Bila dinilai sudah memenuhi standar, pengaduan akan diproses ke pengadilan.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua BPM, Uga Yugareksa. “Karena sifat MM itu pasif legislatif, mereka tidak bisa menindak sesuatu sesuai keinginan mereka saja. Harus ada pengaduan, baru bisa mereka bekerja,” ujarnya.

Namun, di tahun pertama berdirinya ini, MM yang belum mendapatkan legislasi dari rektorat juga belum pernah melakukan persidangan. Tahun ini, fokus kerja MM  adalah pada persiapan-persiapan di beberapa aspek. Pertama, mengenai pedoman-pedoman dalam persidangan mengingat sidang yang dilakukan MM berbeda merujuk pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kedua adalah menyiapkan inventaris, seperti palu sidang, berkas, dan lain-lain. Terakhir adalah mengkampanyekan mengenai MM sendiri.

“Asistensi MM masih kurang dan belum bisa masuk ke sistem yang sekarang. Banyak aturan dari BPM yang belum bisa MM tegakkan,” ujar Fadhil.

Menurut Fadhil, MM ada untuk mengububah praktik kebiasaan mahasiswa Unpad menjadi praktik yang berpedoman. Praktik berpedoman ini dapat diwujudkan dengan aturan. “Banyak fakultas-fakultas di Unpad yang memlihara praktik kebiasaan yang buruk. Contohnya, Fakultas Kedokteran yang memiliki lembaga eksekutif bernama Student Council. Salah satu tugasnya adalah membuat regulasi. Padahal, membuat regulasi bukanlah kewenangan lembaga eksekutif, melainkan lembaga legislatif,” ujarnya.

Ketua BEM Kema Unpad, Izmu Tamami Roza, mengatakan bahwa keberadaan Mahkamah Mahasiswa dibutuhkan bila melihat sistem tata negara di Indonesia yang memiliki lembaga legislatif, eksekutif, dan turut dilengkapi dengan lembaga yudikatif.

“Tugas dan fungsinya (MM) nggak secara spesifik tahu. Hanya sebatas mengurus soal Prama. Kalau aku melanggar peraturan dasar, itu bukan oleh MM aku dihukumnya. Tapi oleh BPM. Aku nggak juga melakukan koordinasi dengan MM, hanya dengan BPM,” kata Izmu.

Karena ruang gerak MM yang masih terbatas, urusan kemahasiswaan dan kasus-kasus di lingkungan Kema Unpad dinilai belum harus masuk ke ranah MM oleh ketua BPM Unpad, Uga Yugareksa. “Titik beratnya adalah pada sengketa-sengketa Prama dulu. Publikasinya pun masih minim. Kasus-kasus yang ada sekarang juga belum masuk ke ranah kerja MM,” ujarnya.

Dua pimpinan tertinggi lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa di universitas memiliki pandangan yang optimis mengenai Mahkamah Mahasiswa. Lembaga yudikatif kemahasiswaan ini diharapkan bisa menjadi penegak peraturan yang sesuai dan berpengaruh terhadap Kema Unpad.

Elisa Christiana/Selma Kirana

Editor: Nadhen Ivan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *